Pembangunan sektor perikanan Indonesia tidak jelas arahnya. Selain tidak memiliki peta alias road map, di sektor ini, kebijakan yang dieksekusi oleh pemerintah pun kebanyakan asal jadi saja.
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) Siswaryudi Heru menyampaikan, seperti dalam pengaturan zona penangkapan ikan, pemerintah tidak memiliki arah dan strategi.
"Sepertinya pembangunan perikanan kita tidak ada arah dan strateginya. Misalnya untuk zona penangkapan, harusnya ada mapping strategy di masing-masing zona penangkapan. Lah, yang sekarang malah enggak jelas seperti apa,†jelasnya dalam perbincangan dengan redaksi di Jakarta, Rabu (5/4).
Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini menjelaskan, konsepsi, visi dan misi pengelolaan sektor perikanan Indonesia saat ini tidak sejalan dengan implementasi di perizinan.
Misalnya, lanjut Siswaryudi, pilar sustainability tidak dilaksanakan. "Kenyataannya, lebih banyak alat tangkap jaring yang masih mendominasi. Jadi, sepertinya tidak sinkron antara konsep dan implementasi,†ujarnya.
Yang lebih miris lagi, lanjut dia, pemerintah malah terkesan sangat mengakomodir sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengurusi sektor perikanan Indonesia.
Selain salah kaprah dan malah tidak pro kepada Indonesia, sejumlah LSM itu malah membuat situasi kian kisruh dan tidak memiliki visi-misi Keindonesiaan.
"Lihat saja, LSM konservasi juga mendominasi kebijakan KKP itu. Pada beberapa forum pertemuan, saya pertanyakan juga kenapa, miksalnya, seperti LSM Greenpeace tidak menyerang negara-negara lain yang menguasai laut lepas dengan kapal-kapal raksasa? Malah negara kita terus yang dipukulin. Dimana nasionalismenya, bung?†pungkas Siswaryudi.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) Hendra Sugandhi juga menyampaikan hal senada. Menurut dia, kebijakan-kebijakan sektor pengeloaan perikanan memang sering tidak sejalan dengan visi misi Indonesia. Bahkan, pemerintah, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terkesan hanya mengumbar kebijakan-kebijakan dan aksi-aksi populis yang tidak banyak bermanfaat bagi pembangunan sektor perikanan Indonesia.
Buktinya, lanjut dia, sangat menurunnya produksi dan tangkapan ikan tuna Indonesia. Bahkan, Indonesia kini akan mengimpor ikan tuna dari negara lain. "Aneh sekali. Indonesia sebagai negara maritim yang luas, dengan kekayaan alam laut dan ikan-ikannya, termasuk ikan tuna yang seharusnya melimpah, malah kini akan mengimpor. Ada yang salah arah dalam pengelolaan sektor perikanan kita ini,†ujar Hendra Sugandhi.
Dia berharap, KKP tidak hanya sibuk melakukan penangkapan kapal dan melakukan pengeboman terhadap kapal-kapal pelaku illegal fishing, tetapi juga harus meningkatkan produksi dan daya saing perikanan Indonesia. "Ekspor kita selama 2 tahun ini merosot tajam sebesar Rp 11,44 triliun,†ujar Hendra.
Jika dibandingkan dari jumlah armada pun, lanjut dia, Indonesia sudah sangat jauh ketinggalan dari negara-negara lainnya. Adapun saat ini, jumlah armada perikanan Indonesia di laut lepas merosot drastis dari 1782 kapal (authorized vessel), malah saat ini disinyalir tidak ada satupun kapal Indonesia yang aktif izinnyanya untuk laut lepas.
"Sementara negara lain seperti Taiwan, Jepang, Cina, Pilipina memiliki armada yang bobotnya puluhan kali lipat dari kapal kita. Dan jumlah armadanya pun sangat banyak. Ini jelas merugikan posisi kita sebagai negara urutan kedua dengan pantai terpanjang di dunia, tapi di laut lepas terhempas jauh dari posisi kita dua tahun sebelumnya,†pungkas Hendra.
[sam]
