Sri Bintang Pamungkas/Repro
LAW enforcement (penegakan hukum) memang salah satu persoalan akut negeri ini.
Setiap rezim pemerintahan selalu menciptakan musuhnya sendiri. Sebutan musuh pemerintah setiap rezim selalu berbeda, misal pada masa Orde Baru ada istilah subversif bagi orang-orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah.
Masa Jokowi-JK muncul istilah makar sebagai sebutan atau julukan bagi orang-orang yang dianggap menggangu jalannya pemerintahan. Kasus fenomenal yang sekaligus memalukan ketika Polri menangkap aktivis-aktivis senior, salah satu SBP (Sri Bintang Pamungkas).
Setelah 75 hari ditahan akhirnya beliau bebas 15 Maret 2017 karena Polri tak cukup bukti. Tentu saja ini hal yang memalukan, institusi negara menangkap warga negaranya tanpa bukti, sementara terdakwa seperti Ahok masih bebas hingga kini. Sebagaimana kita ketahui SBP kemudian melaporkan Polri ke Mahkamah Internasional.
Rakyat Indonesia harusnya mendukung langkah SBP melaporkan Polri ke Mahkamah Internasional. Langkah pelaporan merupakan 'tamparan' bagi institusi hukum kita, baik terlapor (Polri) maupun kejaksaan dikarenakan laporan merupakan bentuk ketidakpercayaan warga negara terhadap lembaga hukumnya.
Pelaporan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kinerja kepolisian kita sekaligus sebagai pembelajaran warga negara yang HAM-nya diduga dilanggar penguasa. Kita berharap institusi seperti kepolisian dapat bersikap profesional dan jangan menjadi lembaga orderan untuk menangkap warga negara tanpa bukti.
Mari kita dorong semua aktivis senior yang telah dicemari namanya dengan tuduhan makar agar melakukan langkah yang sama. Hal itu penting dilakukan agar arogansi penegak hukum dan pemerintah tidak terjadi lagi. Warga negara Indonesia bukanlah 'alas' kaki cukong dan kompeni, pribumi dilindungi konstitusi karena pribumi yang menjadikan negara ini ada, SBP, Ratna Sarumpaet dan aktivis yang dituduh makar tanpa bukti adalah warga negara Indonesia yang sedang menjalankan amanah konstitusi.
Apa yang mereka perjuangkan adalah menjaga keutuhan NKRI dari kompeni yang mendapatkan manfaat dari cukong, mendapat manfaat dari kapitalis untuk melakukan neo-kolonialisme dan neo-imperialisme secara institusi. Langkah SBP menurut saya belum 'senjata pamungkas', masih banyak senjata-senjata lainnya.
SBP bukan tipologi aktivis yang bisa disuap dan takut akan ancaman. Integritasnya sudah kita kenal sejak orde baru masih kuat hingga rezim berkuasa hari ini. Runtuhnya rezim Soeharto tentu tak bisa dipungkiri ada andil SBP disana walaupun setelah reformasi bergulir beliau tak mendapatkan kekuasaan seperti Amien Rais, Gus Dur, dan tokoh nasional lainnya.
Fakta sejarah itu membuktikan bahwa SBP berjuang bukan demi materi, jabatan, pujian maupun hal-hal lain yang dikejar aktivis-aktivis kebanyakan. Memang Indonesia kehabisan stok tokoh idealis seperti SBP maupun Ratna Sarumpaet. Kita berharap SBP akan mengeluarkan 'senjata' pamungkasnya dalam menghadapi ke-lebay-an aparat penegak hukum terhadap warga negaranya yang ingin melawan neo-kolonialisme dan neo-imperialisme.
[***]
Don Zakiyamani Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI)
