Ratusan Ribu ABK RI Jadi Korban Perbudakan, Pemerintah Kemana?

RMOL. Pemerintah Indonesia didesak segera mengambil langkah strategis untuk menghentikan maraknya praktik perbudakan yang terjadi kepada para nelayan dan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia.
 
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) Siswaryudi Heru miris dengan masih maraknya perbudakan bagi nelayan dan ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing, maupun di dalam negeri.
 

"Mesti segera diambil tindakan untuk menghentikan perbudakan bagi ABK kita. Kita berharap, pemerintah kita melakukan upay-upaya serius untuk menghentikan perbudakan itu,” ujar Siswaryudi Heru, dalam perbicangan dengan redaksi di Jakarta, Senin (3/4).
 
Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)ini menjelaskan, banyak nelayan Indonesia yang beralih menjadi pekerja sebagai ABK di kapal-kapal asing. Selain karena kesulitan perizinan melaut, nelayan Indonesia harus melanjutkan kehidupannya dan keluarganya sehari-hari.
 
Karena itu, dengan adanya kesempatan menjadi ABK di kapal-kapal asing, maka para nelayan Indonesia itu pun melamar dan bekerja. "Berharap gaji dan kesejahteraannya lebih baik. Sebab memang dibandingkan menjadi nelayan, mereka berpikir akan memperoleh penghasilan yang menjanjikan dengan bekerja di kapal-kapal asing sebagai ABK. Eh, tak tahunya malah mereka mengalami perbudakan. Sedih ya,” ujar Siswaryudi.
 
Dia mengatakan, persoalan perbudakan yang dihadapi nelayan dan ABK Indonesia harus diselesaikan. Selain itu, program-program pemerintah yang langsung berdaya guna bagi pengembangan nelayan Indonesia, harus juga segera dilakukan.
 
"Kalau perbudakannya tidak diselesaikan, atau diselesaikan juga, tetapi tidak ada solusi bagi persoalan nelayan kita, ya akan begitu-begitu terus yang terjadi. Perbudakan demi perbudakan akan berlanjut dong,” ujarnya. [sam]