. Human Rights Working Group (HRWG) mengecam sikap Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, yang menyatakan LSM menurunkan perekonomian Indonesia dengan mengkampanyekan pelanggaran HAM di ranah perkebunan sawit.
HRWG menduga sikap tersebut disampaikan terkait dengan proses pembahasan RUU Perkelapasawitan yang sedang berlangsung di DPR saat ini dan sejumlah perusahaan sawit tengah sibuk untuk memasukkan kepentingannya di dalam RUU, termasuk pula keengganan mereka mengikuti prinsip-prinsip HAM.
Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz menegaskan sikap politisi partai Demokrat itu karena tidak sesuai dengan posisi Indonesia di level internasional. Pasalnya di tingkat PBB Pemerintah Indonesia sangat aktif mendorong pelaksanaan dan tindak lanjut dari UN Guideline Principle on Business and Human Rights, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan atau pihak swasta menghormati HAM dalam setiap operasi bisnisnya.
Jadi kata Hafiz hal ini bukanlah suatu hal yang baru bagi Indonesia, harusnya juga didukung di level nasional, karena salah satu problem utama dari operasi bisnis yang ada di Indonesia saat ini adalah dampak pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi tanpa solusi.
"Perspektif lama dalam operasi bisnis harus segera ditinggalkan oleh Anggota DPR, yaitu beralih dengan mengintegrasikan pendekatan HAM di ranah bisnis, karena sustainability dari bisnis saat ini justru ditentukan oleh keseriusan perusahaan untuk berbisnis secara manusiawi,"kata Hafiz melalui siaran pers kepada redaksi, Kamis (30/3).
Hafiz mengatakan harus diakui bahwa di level global terjadi persaingan ketat antara produk sawit dan produk lainnya yang dianggap lebih ramah lingkungan dan HAM, namun hal ini seharusnya tidak disikapi oleh DPR dengan menuduh LSM yang menurunkan nilai investasi. Harusnya kata Hafiz DPR mendorong untuj memperbaiki seluruh aspek operasi bisnis sawit yang ada di Indonesia, mulai dari hulu hingga hilir.
Atas dasar itu, HRWG kata Hafiz menegaskan jika sikap anggota DPR yang menuduh LSM menurunkan investasi di bidang kepala sawit justru bertentangan dengan Konstitusi yang menegaskan segala sumber daya dan kekayaan alam Indonesia diperuntukkan sepenuhnya untuk rakyat.
"Tuduhan ini seakan menguatkan asumsi bahwa wakil rakyat lebih memilih membela pengusaha atau perusahaan dibandingkan warga negara sendiri,"kata Hafiz
HRWG juga mendesak Pemerintah untuk memasukkan pengaturan tentang audit HAM bagi perkebunan dan perusahaan sawit yang ada di Indonesia agar situasi buruk ini dapat diatasi. Dengan adanya audit tersebut, Pemerintah Indonesia dapat terus meningkatkan sustainability sawit, sekaligus pula mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya.
[san]
