Berita

Suparman Marzuki/Net

Hukum

Mantan Ketua KY: Hakim Dan Jaksa Masih Encer Tergiur Suap

KAMIS, 30 MARET 2017 | 14:26 WIB | LAPORAN:

. Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki menilai kondisi peradilan pada sejumlah lembaga di Indonesia mengalami penyakit kronis yang relatif sama.

Misalnya, penyalahgunaan jabatan, anti kritik, korupsi, kurang kompeten, hingga lamban bekerja. Dan ironisnya, penyakit-penyakit itu tidak hanya terjadi pada pengadilan, namun juga di kepolisian dan kejaksaan.

"Penyakit birokrasi tersebut sangat tidak sejalan dengan proses peradilan yang membutuhkan kepastian, kejujuran, kecepatan, dan akurasi sebagai bagian dan tahapan dari keadilan," kata Suparman saat diskusi 'Meluruskan Kembali Peradilan di Indonesia' di Gedung Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/3).


Menurutnya, akibat penyakit birokrasi tersebut yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada penegak hukum.

"Ini artinya ketidakadilan sudah dimulai sejak perkara berada di tangan para birokrat penegak hukum itu," ujar Suparman.

Ia memaparkan bahwa 97 persen perkara yang dialami penegak hukum merupakan suap. Hal itu sebabkan karena ketidakmampuan individu dalam menahan godaan materi.

"Sekarang ini hampir tidak mungkin terjadi intervensi oleh penguasa kepada penegak hukum. Persoalannya merupakan bagaiman para hakim atau jaksa itu dapat menahan diri untuk tidak tergiur dengan suap," pungkas Suparman. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya