Menteri Basuki Jamin Integrasi Tol Tidak Buat PHK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil kebijakan integrasi sistem pembayaran jalan tol sebagai upaya penyederhanaan sistem pembayaran pada beberapa ruas jalan tol yang saling tersambung.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kebijakan integrasi dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan di ruas-ruas utama jalan tol dengan menghilangkan transaksi di beberapa barrier gate, dimana antrian kendaraan akan terdistribusi ke masing-masing ramp sehingga waktu tempuh secara keseluruhan dapat berkurang.

"Ini merupakan program kita yang telah direncanakan dan mulai diimplementasikan. Sesuai dengan program kita saat mudik 2016 akan diadakan integrasi pembayaran jalan tol. Waktu itu kita baru lakukan di cluster 1 yaitu Cikopo-Palimanan, Cipularang-Purbaleunyi. Kemudian Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan -Brebes Timur untuk cluster 2," ujar Menteri Basuki, Selasa (28/3).

Ia menyatakan integrasi Cluster 1 dan 2 sudah dilakukan sebelumnya, dimana pada tahun 2017 ini akan ditambah satu ruas lagi, yaitu ruas Soreang-Pasir Koja yang akan beroperasi dalam waktu dekat. Pengguna tol yang melalui cluster 1 dan 2 melakukan pengambilan kartu pada on ramp pay, dan melakukan pembayaran pada off ramp pay.

Menteri Basuki menjamin dengan adanya integrasi tol tidak akan berarti ada pengurangan pegawai alias PHK terhadap sejumlah petugas transaksi pembayaran tol.

"Tidak ada di-PHK karena pembongkaran gate. Jadi jangan artikan ada petugas tol yang diberhentikan," tegasnya.

Selain itu, kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan penetrasi pembayaran tol non-tunai dengan penerapan sistem e-payment multi bank, sekaligus sebagai inisiatif awal pelaksanaan roadmap tentang Electronic Toll Collection di Indonesia yang bersifat menerus, tanpa henti (free flow) dalam beberapa tahun ke depan. [rus]