Setelah lima bulan mengalami kebuntuan, akhirnya pemenang pemilihan umum di Kerajaan Maroko, Partai Keadilan dan Pembangunan, mampu membentuk pemerintahan.
Menurut Perdana Menteri Saad Eddine Othmani dalam keterangan hari Sabtu kemarin (25/3), pemerintahan koalisi itu diperkuat enam partai politik.
Keenamnya adalah Partai Keadilan dan Pembangunan, Partai Independen Nasional (RNI), Partai Gerakan Popular (MP), Partai Persatuan Konstitusi (UC), Partai Progres dan Sosialisme (PPS) dan Partai Persatuan Sosialis dan Kekuatan Rakyat (USFP).
Di parlemen, keenam partai itu memiliki 240 kursi dari 395 total kursi.
Dua partai yang sebelumnya, yakni Partai Istiqlal dan Partai Otentik dan Modernitas (PAM) yang sebelumnya dilibatkan dalam pembicaraan untuk membentuk pemerintah akhirnya terdepak.
Partai Keadilan dan Pembangunan memenangkan pemilu bulan Oktober 2016 lalu. Selama lima bulan, partai ini gagal membentuk pemerintahan. Untuk menghindarkan kebuntuan, Raja Muhammad VI mengganti Abdelilah Benkirane dengan Saad Eddine Othmani.
Benkirane adalah perdana menteri pada pemerintahan sebelumnya. Dia ditunjuk Raja Muhammad VI segera setelah hasil pemilu diumumkan.
Ketika menyampaikan hasil kesepakatan pembentukan pemerintahan, Othmani didampingi enam pemimpin partai koalisi.
"Sejak Raja Muhammad VI menunjuk saya sebagai Kepala Pemerintahan untuk membentuk pemerintahan koalisi, saya bergegas melakukan negosiasi," ujar Othmani.
"Saya ingin memberikan penghargaan kepada Abdelilah Benkirane atas upaya yang dilakukannya selama ini untuk menyelesaikan misi pembentukan pemerintahan. Saya juga berterima kasih atas dukungannya," sambung Othmani.
Othmani mengatakan, selama proses pembentukan pemerintahan koalisi, dirinya bertemu dengan seluruh partai politik yang ada di parlemen, kecuali Federasi Demokratis Kiri (FGD).
Sejauh ini, susunam pemerintahan belum diumumkan. Othmani berjanji akan segera mengumumkannya dalam kesempatan pertama.
[dem]
