Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum  (PADIH) Universitas Padjajaran (UNPAD) meresmikan sekretariatnya yang bertempat di Grand Wijaya Center Blok B, Jakarta Selatan, Kamis (23/3).
Ketua Umum, Rildo Ananda Anwar berkomitmen akan memajukan Padih Unpad melalui rangkaian program dan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada Ilmu Hukum yang dewasa ini sangat dinamis seiring kemajuan teknologi. Yang mana organisasi alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad yang berdiri pada tahun 2016 ini berniat menghimpun seluruh alumni yang beragam profesi untuk mengabdi pada Almamater, berbuat kepada masyarakat, dan meningkatkan kecerdasan bangsa.
"Padih Unpad harus kita jadikan laboratorium ilmu & terapannya untuk pengurus, anggota dan masyarakat umum," ujarnya.
Irjen di Kementerian PUPR ini dalam visinya menyampaikan akan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu Hukum di Indonesia. Sebab menurutnya sebagai perkumpulan alumni Doktor Ilmu Hukum tentu PADIH UNPAD harus berkontribusi aktif bagi dunia hukum di Indonesia.
"Karena jelas alumni sudah tersebar di Instansi Pemerintah maupun lembaga swasta lain, itu salah satu kekuatan kita. Selain IKA Unpad, Padih akan memberikan warna lain bagi Unpad ataupun Bangsa ini," imbuhnya.
Salah satu penggerak organisasi, Fatahillah Ramli mengatakan bahwa Padih Unpad akan mengusahakan dibukanya program Pascasarjana Magister dan Doktoral Unpad di Jakarta. Saat ini pun pihaknya sedang melakukan langkah-langkah prosedur dan terus berkoordinasi dengan pihak Rektorat, Dekanat dan Prodi untuk pembukaan kampus Pascasarjana Ilmu Hukum di Jakarta.
"Ini komitmen kami, dan itu program prioritas Padih kedepan," tegasnya.
Penggagas Padih Unpad Mulyadi menekankan bahwa organisasi ini jangan hanya di jadikan sarana silaturahmi, tapi juga harus memberikan manfaat lainnya. Meskipun diakuinya Padih Unpad berawal dari kegundahan dan rasa rindu sesama alumni, dari group Whatsapp hingga berbadan hukum resmi.
"Harapannya bukan cuma tempat kongkow, bisnis dan lain hal bisa kita bahas disini," tutup Mulyadi.
Organisasi yang beranggotakan personil dari Kemenkumham, Kejaksaan, Kehakiman, POLRI, TNI, pengusaha dan badan hukum swasta ini mempunyai program layanan bantuan hukum bagi masyarakat dan beberapa program tentatif lainnya. [sam]
