Berita

Fahri Hamzah/net

Hukum

Fahri: KPK Mudah Dilobi Untuk Menyelamatkan Orang Tertentu

KAMIS, 23 MARET 2017 | 18:16 WIB | LAPORAN:

Kinerja Komisi Pemberantasan Pemberantasan (KPK) harus terus diawasi karena lembaga superbody  itu berpeluang terlibat kongkalikong menyelamatkan pihak tertentu dari sebuah penanganan tindak pidana korupsi.

"Di KPK ada lobi-lobi, termasuk lobi untuk memisahkan perkara, lobi untuk memisahkan niat jahat, lobi untuk memberikan pretensi orang aktif atau tidak aktif. KPK harus diawasi, dia berpeluang juga untuk dilobi menghindarkan orang," kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/3).

Fahri membandingkan perkara proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menyeret Bendahara Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fahmi Darmawansyah, dengan dugaan korupsi proyek reklamasi pantai utara Jakarta. KPK sudah menetapkan Fahmi sebagai tersangka dalam kasus di Bakamla. Sedangkan KPK terlihat gentar menghadapi bos-bos besar perusahaan properti dalam perkara reklamasi.


"Lihat kasus Bendahara MUI dengan kasus reklamasi. Dalam kasus reklamasi, bos yang punya pulau itu bilang saya enggak tahu menahu (ada suap). Kenapa dalam kasus MUI, si Bendahara langsung ditangkap, sedangkan dalam kasus reklamasi tidak? Itu kan semua adalah relativitas hukum yang tercipta karena ada lobi-lobi di belakang KPK," bebernya. [ald]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya