Ketua Majelis Hakim John Halasan Butarbutar mendapat informasi terkait istilah proyek pengadaan e-KTP milik Partai Golkar.
Hal itu ditanyakan Hakim John kepada dua mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Efendi dan Teguh Juwarno yang menjadi saksi dalam sidang ketiga perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/3).
Hakim Jhon mengaku ungkapan mengenai proyek e-KTP milik Golkar didapat dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) salah seorang saksi dalam proyek pengadaan e-KTP saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Saksi tersebut, sambung Hakim Jhon, menjelaskan pernah mendengar dalam rapat komisi bahwa proyek e-KTP milik Golkar.
Menurut Hakim Jhon istilah itu sangat unik sebab, sepanjang yang diketahuinya, partai di DPR semua bersaudara.
"Pernah dengar saudara saksi? Bisa jelaskan seperti apa istilah ini," tanya Jhon kepada kedua saksi.
Teguh dan Taufik pun kompak mengaku tidak pernah dengar.
"Enggak pernah dengar dan enggak ada itu," ucap Teguh menjawab pertanyaan Hakim Jhon
Hakim John langsung beralih ke Taufik yang terlihat mengangguk-anggukkan kepalanya.
"Saudara Taufik kok angguk-angguk apakah ingin memberikan jawaban yang sama," tanya hakim John.
"Sama enggak tahu yang mulia," kata Taufik.
"Sayang sekali ini padahal saya pengen banget tahu istilah ini. Harapan saya Saudara (Taufik) berikan jawaban yang berbeda," tutur Hakim Jhon.
Diketahui, dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto Partai Golkar termasuk salah satu partai yang kecipratan aliran uang korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Disebutkan Partai Golkar menerima 150 ribu dolar AS dari pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri, Andi Agustinus alias Andi Narogong. Uang tersebut merupakan kesepakatan Andi Narogong dan Anas Urbaningrum disebut-sebut untuk kelancaran proses pembahasan anggaran proyek e-KTP di DPR.
[wid]
