Nasdem Wajibkan Fraksi Punya Pusat Pengaduan Masyarakat

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewajibkan bagi seluruh jenjang fraksi mulai dari DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten untuk memiliki pusat pengaduan masyarakat.

Keputusan itu berdasarkan hasil konsolidasi seluruh anggota fraksi Partai Nasdem se-Indonesia.

"Setelah pertemuan tiga hari konsolidasi telah menghasilkan resolusi dan rekomendasi," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Nining Indra Saleh di Surabaya Jawa Timur, Rabu (22/3).

Selain itu, Nining menyebutkan konsolidasi juga mendorong seluruh anggota fraksi Partai Nasdem pada tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota menginiasi peraturan daerah (Perda) yang pro rakyat dan menggugat perda yang tidak mendukung konstitusi.

Rekomendasi lainnya yakni mendorong anggaran pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur di daerah.

Nining mengatakan pelaksanaan konsolidasi seluruh anggota fraksi Nasdem menghadirkan beberapa pembicara seperti Menteri Bappenas, Menteri Lingkungan Hidup, Jaksa Agung, Menteri Perdagangan, serta pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

"Acara pertemuan konsolidasi diikuti sekitar 1.300 anggota fraksi tingkat pusat, provinsi, kota, dan kabupaten dengan menghadirkan pembicara yang memberikan masukan berharga," ujar Nining.

Ketua pelaksana Konsolidasi Seluruh Anggota Fraksi Partai NasDem se-Indonesia, Ahmad Sahroni menambahkan, kegiatan Partai Nasdem ini juga fokus terhadap kebijakan politik tanpa mahar. Ini sesuai dengan tujuan partai untuk restorasi atau perubahan.

"Bahwa restorasi perubahan dilakukan sejak dini walaupun partai kita (Nasdem) masih yunior," ucap Sahroni. [ian]