Markus Waine Desak MK Beberkan Pencuri Dokumen

Calon bupati Kabupaten Dogiyai Markus Waine menilai terdapat pihak yang diuntungkan atas hilangnya dokumen permohonan gugatan sengketa pilkada yang diajukannya.

Menurut Markus, hilangnya dokumen bisa menghambat proses gugatan sengketa Pilkada Dogiyai. Terlebih, ada dugaan soal oknum yang diutus untuk menghambat proses persidangan gugatan sengketa Pilkada Dogiyai. Salah satunya dengan membayar oknum di Mahkamah Konstitusi untuk menghilangkan berkas laporan gugatan sengketa pilkada.

"Ada orang intervensi untuk memenangkan. Untuk mengamankan SK KPU Dogiyai dengan melakukan penyuapan atau gratifikasi kepada aparat sipil negara di MK, untuk menghilangkan atau mencuri permohonan awal surat kuasa dari permohonan kami," jelasnya kepada wartawan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta (Rabu, 22/3).

Markus menjelaskan, sejak persiapan pilkada hingga pelaksanaan, ada saja pihak yang menganjal agar dirinya bersama pasangan tidak lolos menjadi pemenang. Mulai dari proses pendistribusian surat suara yang tidak melibatkan pihaknya. Kemudian sikap tidak netral penyelenggara pilkada di Kabupaten Dogiyai.

Kemudian, panitia pengawas pemilu yang dinilai sengaja membiarkan proses pendistribusian logistik pilkada tanpa melibatkan pasangan calon yang berkontestasi. Selanjutnya, acara dukungan masyarakat di Distrik Sugikai Selatan kepada Markus pada 14 Februari 2017 yang dibubarkan secara paksa oleh Kapolres Nabire AKBP Semmy Ronny Thabaa, hingga penghilangan dokumen pengaduan gugatan sengketa di MK.

Markus menengarai upaya penghadangan dirinya dilakukan oleh kubu pendukung pasangan rival nomor urut satu Yakobus Dumupa-Oscar Makai.

"Pendukung nomor satu, informasi dari teman ke teman. Jadi buang bahasa (bilang) MK sudah kita amankan. Jadi semacam itu," bebernya.

Untuk itu, Markus berharap, insiden hilangnya dokumen di MK merupakan penutup dari rentetan peristiwa yang mengganjalnya dalam upaya mencari keadilan. Dia juga berharap MK membuka secara gamblang proses investigasi atas hilangnya dokumen permohonan gugatan sengketa Pilkada Dogiyai. Sebab, tidak menutup kemungkinan dalam rentang waktu hilangnya dokumen ada praktik jual beli dokumen.

"MK sudah jelaskan telah membentuk tim investigasi, dan sekarang sudah diserahkan ke polisi. Sekarang sampai mana proses kepolisian kami tunggu. Siapa-siapa yang mengambil, siapa yang datang untuk bayar, dan siapa yang minta," tegas Markus. [wah]