Izin Pabrik Semen Kendeng Upaya Penyelundupan Hukum

Rencana pendirian pabrik PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng terus berlanjut lantaran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan izin baru.

Padahal, sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan warga Kendeng untuk membatalkan izin pendirian pabrik semen. Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 99 PK/TUN/2016 jelas melarang penambangan dan pengeboran di atas Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Pengunungan Kendeng.

"Ini adalah bagian dari upaya penyelundupan hukum. Harusnya, Gubernur Ganjar patuhi putusan MA dan perintah Presiden Jokowi agar menunda semua izin tambang di Pegunungan Kendeng. Sebab, dampak dari pembangunan akan merugikan tiga daerah sekaligus yaitu Kudus, Rembang, dan Pati," jelas anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/3).

Oleh karena itu, dia meminta pimpinan Komisi IV segera memanggil kementerian terkait untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas persoalan tersebut.

"Kita akan minta penjelasan bagaimana koordinasi Kementan dengan Kementerian BUMN atas kecolongan izin baru ini. Kementan harus perhatikan mitigasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari ribuan masyarakat yang terganggu ekonominya dengan adanya pabrik semen. Jangan sampai hanya karena kejar target pembangunan fisik, soal non fisik menjadi terabaikan," beber Akmal.

Akmal juga turut menyampaikan duka cita atas wafatnya Patmi, petani perempuan asal Rembang yang melakukan aksi semen kaki di depan Istana Negara. Patmi bersama puluhan petani lain datang ke Jakarta untuk menolak rencana pendirian dan pengoperasian pabrik PT Semen Indonesia, sebagai upaya melindungi kelestarian lingkungan di kawasan Pegunungan Kendeng.

"Ibu Patmi adalah pahlawan kita, pahlawan lingkungan yang gigih menyuarakan kelestarian alam tempat tinggalnya. Seharusnya, persoalan ini bisa diselesaikan di level provinsi, tanpa harus ada nyawa yang dikorbankan," ujar Akmal. [wah]