Keberadaan antek-antek atau eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak hanya terdapat di lingkaran Istana Negara atau di dalam kabinet, tapi ada juga di dalam posisi strategis lembaga negara lainnya.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri di sela-sela Rakernas Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) 2017 di Padepokan Pencak Silat, Jakarta Timur, Rabu (22/3).
"Ya, (menjabat) posisi strategis. Ya (kabinet) juga," ungkap Kiki
Meski demikian, dia tidak merinci sosok atau nama eks PKI yang dimaksud. Hanya saja, Kiki menilai keberadaan antek PKI di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi mempengaruhi laju pemerintahan.
"Pasti (mempengaruhi pemerintahan). Apalagi kalau itu (isu PKI) diungkit-ungkit, kan akan menimbulkan luka lama. Lalu, membangkitkan perang saudara yang baru," tegas mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) itu
Kiki menegaskan, temuan soal eks PKI dalam posisi strategis dan kabinet tersebut berawal dari desakan yang menuntut pemerintah meminta maaf atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 1965. Termasuk mendesak agar perlakuan terhadap PKI di masa lalu harus dibawa ke peradilan HAM.
Purnawirawan yang tergabung dalam PPAD tidak sependapat dengan desakan itu. Para eks PKI diduga sedang berusaha memutarbalikkan fakta. Kekhawatiran lain pihak PPAD, ada kecenderungan antek-antek PKI di dalam kabinet mendukung pendapat tersebut.
"Jadi, bukan mereka yang di dalam berorientasi menjadi komunis. Bukan begitu. Komunis itu sudah mati. Itu bisa saja mereka sebenarnya tidak berideologi. Tapi paling tidak berkampanye terhadap eks PKI dan pengaruhi pemerintah," demikian Kiki.
[san]
