Berita

PKI/net

Pertahanan

Mantan Wakasad: Eks PKI Ada Di Kabinet Dan Posisi Strategis

RABU, 22 MARET 2017 | 17:12 WIB | LAPORAN:

Keberadaan antek-antek atau eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak hanya terdapat di lingkaran Istana Negara atau di dalam kabinet, tapi ada juga di dalam posisi strategis lembaga negara lainnya.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri di sela-sela Rakernas Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) 2017 di Padepokan Pencak Silat, Jakarta Timur, Rabu (22/3).

"Ya, (menjabat) posisi strategis. Ya (kabinet) juga," ungkap Kiki


Meski demikian, dia tidak merinci sosok atau nama eks PKI yang dimaksud. Hanya saja, Kiki menilai keberadaan antek PKI di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi mempengaruhi laju pemerintahan.

"Pasti (mempengaruhi pemerintahan). Apalagi kalau itu (isu PKI) diungkit-ungkit, kan akan menimbulkan luka lama. Lalu, membangkitkan perang saudara yang baru," tegas mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) itu

Kiki menegaskan, temuan soal eks PKI dalam posisi strategis dan kabinet tersebut berawal dari desakan yang menuntut pemerintah meminta maaf atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 1965. Termasuk mendesak agar perlakuan terhadap PKI di masa lalu harus dibawa ke peradilan HAM.

Purnawirawan yang tergabung dalam PPAD tidak sependapat dengan desakan itu. Para eks PKI diduga sedang berusaha memutarbalikkan fakta. Kekhawatiran lain pihak PPAD, ada kecenderungan antek-antek PKI di dalam kabinet mendukung pendapat tersebut.

"Jadi, bukan mereka yang di dalam berorientasi menjadi komunis. Bukan begitu. Komunis itu sudah mati. Itu bisa saja mereka sebenarnya tidak berideologi. Tapi paling tidak berkampanye terhadap eks PKI dan pengaruhi pemerintah," demikian Kiki. [san]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya