Berita

Pertahanan

KSAD Ajak Seniornya Tangkal Gangguan Ketahanan NKRI

RABU, 22 MARET 2017 | 14:20 WIB | LAPORAN:

Bangsa Indonesia masih mendapat gangguan dari pihak-pihak tertentu. Secara tidak langsung, hal itu menguji ketahanan negara dari ancaman adu domba pihak musuh.

"Maraknya berita hoax (informasi bohong) dan berita adu domba, berakibat semakin menajamnya konflik nasional. Kondisi tersebut menuntut kepedulian kita dan peran aktif dari berbagai pihak," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono di aula Padepokan Pencak Silat, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Rabu (22/3).

Pesan tersebut disampaikan Mulyono saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) 2017.


Selain itu, Mulyono juga menyampaikan kepada para pengurus PPAD, bahwa TNI AD sangat mendukung pelaksanaan Rakernas yang akan diselenggarakan PPAD.

PPAD, kata Mulyono, harus terus berkontribusi mengawal kehidupan bangsa. Khususnya, berperan aktif dalam mengawal Pancasila dan UUD 1945.

"Itu terwujud dengan mengawal sesuai UUD 1945 dan Pancasila. Peran ini sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya perpecahan elemen bangsa," paparnya.

Selain itu, PPAD juga diharapkan mampu menghasilkan program kerja yang mengedepankan nilai juang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dapat berperan aktif mendukung program TNI AD.

"TNI AD juga terbuka terhadap segala masukan terkait pembangunan dan gelar pengetahuan. Kita ingatkan suara purnawirawan adalah suara TNI AD, dan suara TNI AD adalah suara purnawirawan," ucapnya.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie, Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi, Ketua umum PPAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, mantan Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, jajaran pejabat lingkungan TNI AD, serta puluhan pengurus PPAD seluruh Indonesia.[wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya