Berita

Didik Irawadi/Net

Politik

Demokrat Desak Istana Luruskan Opini SBY Pinjam Mobil

RABU, 22 MARET 2017 | 00:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Istana yang menyebut Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono meminjam mobil kepresidenan harus diluruskan.

Wasekjen DPP Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan bahwa mobil itu sengaja dipinjamkan oleh Sekretariat Negara karena belum mampu menyediakan untuk SBY.

“Berdasarkan UU 7/1978, negara diwajibkan untuk menyediakan kendaraan bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden. UU yang sama mengatur kewajiban negara menyediakan tempat tinggal bagi mereka," ujar Didi dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Selasa (21/3).


Dijelaskan Didi, saat SBY purnabhakti sebagai presiden, negara belum bisa menyediakan kendaraan karena alasan tengah melakukan penghematan anggaran. Atas alasan itu, Setneg meminjamkan kendaraan kepresidenan kepada SBY saat keluar dari Istana.

Saat ini, proses pengajuan anggaran untuk memenuhi kewajiban negara kepada mantan pimpinan negara sedang dilakukan Setneg.

Sementara SBY kini telah berinisiatif untuk mengembalikan kendaraan yang dipinjamkan tersebut.

"Saya sangat menyesalkan framing yang dibangun. Seolah-olah SBY sengaja meminjam mobil lalu tidak pernah mengembalikan. Hendaknya semua pihak obyektif dan mendudukkan persoalan sesuai fakta yang benar," sesalnya.

Ia mendesak pihak Istana, khususnya Mensesneg untuk segera meluruskan opini yang menyudutkan SBY.

"Jangan dibiarkan opini keliru ini menyudutkan Presiden RI keenam SBY," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala menyinggung mengenai mobil Kepresidenan yang dipinjam SBY saat menanggapi mobil dinas Presiden Jokowi yang kerap mogok.

Dalam tanggapan itu, Darmansjah secara tiba-tiba menyebut bahwa mobil dinas jenis Mercedes-Benz S600 Guard yang dipakai SBY lebih dari dua tahun akan segera dikembalikan.

"Beberapa waktu lalu, sudah ada komitmen dari pihak beliau (SBY) mobil itu akan dikembalikan. Saat ini surat menyuratnya sedang diproses," ujarnya. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya