Pihak Polda Metro Jaya menepis anggapan adanya muatan politisi dalam pengusutan dua kasus lama yang melibatkan cawagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno.
"Pas kebetulan saja. Itu persepsi masyarakat. Silakan saja," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ), Komisaris Besar Argo Yuwono kepada wartawan, Minggu (19/3).
Lalu, apa yang menjadi pertimbangan Polri membuka kembali kasus tahun 2012 dan 2013 itu? Menurut Argo, pihaknya hanya menindaklanjuti laporan warga terkait kasus yang berindikasi pidana.
"Polisi bekerja berdasarkan laporan dari masyarakat dan harus ditindaklanjuti. Ada laporan, ya kita periksa," terangnya.
Argo juga mengatakan, jika kasus tersebut sesuai dengan rumusan pasal-pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana. Regulasinya, tetap mengacu pada UU yang menggunakan istilah "barang siapa" (bestitelen).
Istilah itu, penting dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Artinya, merlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.
"Nggak (ada unsur politis) lah. Kan di dalam UU disebutkan, 'barang siapa'. Kita profesional saja," paparnya.
Seperti diketahui, Sandiaga Uno dan rekan bisnisnya, Andreas Tjahjadi dilaporkan ke polisi terkait dugaan penggelapan penjualan sebidang tanah milik pengusaha Djoni Hidayat, Kamis (8/3) lalu.
Kasus yang dilaporkan oleh Fransiska Kumalawati Susilo itu, diketahui, terjadi pada 2012 lalu.
Selain itu, Sandiaga juga terseret kasus dugaan pencemaran nama baik seorang perempuan bernama Dini Indrawati Septiani, tahun 2013 lalu.
Saat itu, Dini dan temannya yang menjadi terlapor, terlibat percekcokan mulut yang menyeret nama Sandiaga. Keduanya tergabung dalam komunitas Jakarta Berlari yang digagas oleh Sandiaga.
Laporan ini meninggalkan tanda tanya banyak kalangan karena bersamaan Sandiaga tengah bersiap menghadapi putaran kedua Pilkada Jakarta 19 April nanti.
[wid]
