Berita

Foto/Net

Hukum

KPK Jangan Bombastis, Kerja Konkret Saja

SABTU, 18 MARET 2017 | 08:29 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan agar tidak mengumbar pernyataan secara bombastis.

Hal ini dinyatakan Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni. Tindakan konkret, lanjutnya, akan lebih bermakna daripada mengeluarkan pernyataan yang terkesan hanya untuk menarik perhatian media dan publik.

"Pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa ada nama orang-orang besar yang terkait kasus korupsi e-KTP, terkesan sangat bombasitas dan politis. Karena di mata hukum, semua warga negara kedudukannya sama. Siapa pun yang terbukti melakukan korupsi, harus ditindak tanpa memadang jabatan yang ber­sangkutan," ujar Sya"roni, di Jakarta.


Dia menyampaikan, pernyataan yang bombastis bisa menjadikan publik kecewa jika pada akhirnya tidak ditindak­lanjuti oleh KPK.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkap­kan, dalam pengusutan dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP ada sejumlah nama besar pejabat yang terlibat dan akan diungkapkan di persidangan.

Agus Rahardjo pun meminta, agar tidak terjadi guncangan politik jika nama-nama besar itu diungkapkan di persidangan nantinya. Hal itu dia ungkap usai bertemu pejabat Istana, di Kompleks Istana Negara.

"Mudah-mudahan tidak ada goncangan politik yang besar ya, karena namanya yang akan disebutkan memang banyak sekali," ujar Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (3/3) lalu.

Dia mengiyakan, dalam perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar. Nama-nama besar itu, lanjut Agus, dapat publik li­hat dan dengar langsung dalam persidangan perkara itu.

Agus mengatakan, penyebu­tan nama-nama besar yang terlibat perkara itu berarti juga akan membuka kembali penye­lidikan yang baru. ***

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya