Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah gencar mengusulkan hak angket untuk menyelidiki skandal megakorupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Bahkan untuk kesekian kalinya dia mengajak anggota DPR yang dituding terlibat dan dikorbankan dalam kasus itu untuk mendukung hak angket.
"Saya bersuara lantang terkait hak angket e-KTP karena merasa berkepentingan dan kasus itu bisa dibuka selebar-lebarnya. Sebab dari kasus itu jangan ada teman-teman yang dijadikan korban dan dikorbankan," kata Fahri Hamzah di gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/3).
Menurut dia, dari kasus itu banyak hal yang sangat tidak masuk akal. Di sisi lain, publik menyangka kalau kasus itu meledak karena banyak anggota DPR dan pejabat negara yang terlibat. Padahal belum tentu mereka terlibat atau menerima uang korupsi e-KTP. Oleh karena itu Fahri Hamzah menegaskan persoalan itu harus diselesaikan.
"Dengan hak angket persoalan menjadi jelas. Masyarakat clear, begitu pula dengan pejabat negara," ujarnya.
Salah satu kejanggalan yan dibeberkannya soal kerugian negara dari KPK yang berbeda dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti diketahui, hasil audit BPK kerugian negara akibat korupsi e-KTP mencapaiRp 2,5 triliun. Sementara versi KPK mengacu audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp 2,3 triliun.
Fahri Hamzah menjelaskan, kerugian negara berdasarkan audit KPK itu dikarenakan adendum atau denda yang harus dibayar pemerintah kepada pengusaha.
Kejanggalan lain adalah nilai kerugian negara versi KPK. Fahri Hamzah menegaskan, kerugian negara setengah dari anggaran Rp 5,8 triliun sangat tidak masuk akal. Menurut dia, bagaimana mungkin dengan sistem yang ketat kerugian begitu besar.
Dan anehnya lagi, hasil audit BPK itu justru tidak diakui oleh KPK. Malah mengakui hasil audit yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di KPK.
"Ada lembaga audit yang diakui negara tapi tidak dianggap oleh KPK. Malah mengakui hasil audit dari pihak lain. Ini apa-apaan. Makanya saya mengajak teman-teman yang merasa dikorbankan atau yang menjadi korban untuk berani jujur. Kita buka-bukaan. Tak perlu takut dan mencari alasan banyak pekerjaan. Saya bekerja tapi tetap memperjuangkan hak angket. Hak ini senjata kita sebagai pengawas pemerintah," tandas Fahri.
[wid]
