Sutrisno: Sebaiknya USU Menolak Sosialisasi Revisi UU KPK

Rencana Sosialisasi Revisi UU KPK oleh Badan Keahlian DPR RI di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) pada Jumat mendatang (17/3), mendapat kecaman.

Salah seorang Alumni Fakultas Teknik USU yang kini menjabat anggota DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menyebut, kegiatan tersebut sangat rentan dijadikan "legitimasi dukungan" dari kalangan akademisi untuk meloloskan rencana revisi UU KPK.

"Ini kita sampaikan mengingat rencana revisi UU KPK ini kembali muncul setelah heboh soal pengungkapan kasus besar korupsi E-KTP yang melibatkan sejumlah nama politisi dan pejabat besar," kata Sutrisno, dikutip dari MedanBagus, Selasa (14/3).

Politikus PDI Perjuangan ini menyarankan USU menolak kegiatan yang sangat rentan dijadikan ajang politik melemahkan kedudukan KPK. Apalagi 82 Universitas telah melakukan MoU dengan KPK sebagai mitra dalam pemberantasan korupsi.

"Jika tetap menerima sosialisasi revisi UU KPK, berarti USU bisa terindikasi menjadi partisan yang berdiri dari pihak yang tidak mendukung KPK saat ini," ujar Wakil Bendahara Fraksi PDIP di DPRD Sumut ini.

Dia berharp momentum ini dijadikan konsolidasi seluruh warga USU agar kampusnya menjadi kampus anti korupsi pertama di Indonesia.

Ia pun berharap,  pimpinan USU lebih mengedepankan akal sehat dan menjunjung tinggi integritas. Harapan itu didasari kecintaannya kepada almamater, dan sebagai wujud kerinduan atas kampus yang berpihak kepada keadilan, kebenaran, perdamaian, cinta kasih, demokrasi dan anti korupsi.

"Karena itu, lebih tepat mengundang KPK untuk sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi daripada menyediakan panggung bagi BK DPR untuk sosialisasi rencana revisi UU KPK," tambahnya.

Dia mengatakan, komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden Joko Widodo hendaknya menjadi kerja bersama seluruh pemerintah dan juga perguruan tinggi.

"Sebagai tempat persiapan calon pemimpin bangsa, USU seharusnya lebih fokus memberi masukan, pikiran, gagasan kepada DPR agar mampu meningkatkan kinerja legislasi," tutup Sutrisno. [ald]