Kesemrawutan Putaran Pertama Bukti Karut-marut KPU Jakarta

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta harus melakukan reformasi total manajemen penyelenggaraan Pilkada. Hal ini perlu agar putaran dua yang akan berlangsung pada 19 April tidak lagi "jorok" seperti putaran pertama.

"Saya kira, KPU DKI Jakarta harus melakukan pembenahan organisasi agar penyelenggaraan Pilgub ini berjalan transparan serta jujur dan adil sesuai harapan masyarakat," ujar praktisi hukum, Thomas Edison Rihimone, dalam keterangan persnya, Selasa (14/3).

Dia menyebut putaran pertama Pilkada Jakarta luar biasa "jorok" karena tidak mengakomodir kepentingan pemilih. Indikasinya, banyak hak pemilih diabaikan bahkan dipersulit oleh penyelenggara pemilu. Perbaikan kualitas penyelenggara pun sangat penting menyusul banyak ketimpangan yang terjadi pada putaran pertama.

"Saya tidak mencurigai siapapun. Tetapi, saya berharap KPU sebagai penyelenggara harus fair dan transparan. Dia tidak boleh berpihak kepada paslon tertentu. Apalagi, KPU sebagai penyelenggara sekaligus wasit yang adil bagi paslon dan pemilih," imbuhnya.

Menurut dia, apa yang terjadi di putaran pertama mencerminkan karut-marut organisasi KPU DKI Jakarta. Kalau KPU DKI bekerja sesuai dengan ketentuan UU maka kesemrawutan putaran pertama tidak akan terjadi. Prinsipnya, tegas Edison, KPU tidak boleh berafiliasi dengan paslon tertentu.

"Mereka harus netral. Kalau tidak netral maka akibatnya terjadi pergolakan, perlawanan dan protes dari pemilih yang merasa hak pilihnya dikebiri oleh penyelenggara," tuturnya.

Edison melihat upaya sistematis yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu yang menguntungkan cagub tertentu. Semestinya, kata dia, KPU Pusat turun tangan kala terjadi kekisruhan yang terjadi di sejumlah TPS.

"Tidak justru membiarkan kekisruhan ini hingga terjadi intimidasi terhadap pemilih," terang Edison. [ald]