Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium gelagat pembalasan wakil rakyat di Senayan melalui sekenario politik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pasalnya, satu tahun belakangan ini, sejumlah anggota DPR RI menjadi tersangka KPK. Seperti di kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah menyeret lima anggota Komisi V. Kemudian anggota Komisi III DPR I Putu Sudihartana yang terlibat kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) proyek jalan di Sumatra Barat, hingga sejumlah nama anggota dewan di kasus dugaan suap proyek e-KTP.
Koordinator Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho mengatakan, gejala serangan balik melalui skenario politik terlihat dari upaya DPR dalam mencari dukungan terhadap Revisi Undang-Undang KPK ke berbagai pihak, termasuk kalangan perguruan tinggi.
Menurutnya, sosialisasi Revisi UU KPK di kampus menjadi alasan DPR untuk mempercepat terwujudnya pembahasan revisi. Padahal Revisi UU KPK tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional 2017. Serangan balik lewat proses legislasi harus menjadi lampu kuning bagi KPK.
"Jangan sampai kampus dijadikan alat untuk upaya pelemahan KPK dengan legitimasi akademik. Jadi, nanti lebih cepat mana yang duluan, Revisi UU KPK disahkan atau penetapan tersangka sejumlah politisi di DPR. Lampu kuning ini yang harus diawasi," jelas Emerson saat dihubungi wartawan, Senin (13/3).
Diketahui, dalam kasus korupsi proyek e-KTP, terdakwa Irman dan Sugiharto didakwa merugikan negara sebesar Rp 2,314 triliun dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari proyek pengadaan identitas elektronik itu di tahun 2011-2013.
Dua terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa di Kementerian Dalam negeri, Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil Kemendagri tahun 2011. ‎
Sejumlah nama yang diperkaya dari uang korupsi proyek e-KTP dibeberkan jaksa penuntut KPK. Mulai dari pejabat pemerintah, pimpinan dan anggota Komisi II DPR, perusahaan hingga partai politik. Yakni Gamawan Fauzi, Diah Anggraini, Anas Urbaningrum, Olly Dondokambe, Yasonna Laoly, Marzuki Ali, serta Ade Komarudin.
Kemudian ada Melcias Marchus Mekeng, Tamsil Linrung, Mirwan Amir, Arief Wibowo, Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Agun Gunandjar, Mustoko Weni, Ignatius Mulyono, Taufik Effendi, Teguh Juwarno, Khatibul Umam Wiranu, dan M. Jafar Hafsah.
[wah]
