Kendati peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI belum optimal dan tidak terlihat di dalam parlemen, namun keberadaan DPD diatur di dalam konstitusi. Sehingga keberadaannya tidak bisa dibubarkan begitu saja.
Begitu pandangan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti di Bakoel Coffie, Cikini, Jakarta, Minggu (12/3).
"DPD itu diatur dalam konstitusi, nggak bisa main bubarkan saja DPD. Kalau ada yang nggak jalan, diperbaiki, bukan dibubarkan," kata Bivitri.
Menurutnya, penyelenggara negara harus mengembalikan rasionalitas awal pembentukan DPD. Rumusan di dalam konstitusi, tujuan DPD didirikan untuk mengoptimalkan penyerapan aspirasi di daerah.
"Dulu, banyak pihak mendorong agar lahirnya parlemen bikameral, lalu kemudian lahir DPD sebagai bentuk model kekuasaan yang asimetris, dikhususkan bagi kepentingan daerah. Makanya karakter DPD itu beda (dengan DPR)," ucapnya.
Dalam kondisi saat ini, setidaknya ia mencatat ada dampak jangka pendek yang akan menerpa DPD, yakni DPD akan dikuasai oleh kekuatan partai politik. Ini diindikasikan dari pimpinan DPD yang telah menjadi ketua umum salah satu parpol.
Akibatnya, mental partai politik juga menerpa DPD. Para anggota DPD "gontok-gontokan" untuk rebutan kursi pimpinan, karena pimpinan DPD di dalam UU MD3 diatur di dalam tata tertib.
"Padahal esensinya pimpinan DPD itu tak lebih dari koordinator ratusan anggota DPD lain. Tapi malah rebutan semua," kata Bivitri.
Dampak jangka menengah, ia khawatir UU MD3 dan UU Pemilu akan berubah karena semakin kuatnya karakter parpol di DPD.
"Jangan-jangan design pimpinan DPD juga nanti diubah. Padahal tujuan DPD ]an buat bagi-bagi kue kekuasaan sebagai senator," tegasnya.
[ian]
