Paradoks atau ketidakseimbangan (imbalances) wajar terjadi di Indonesia khususnya di ibukota. Namun demikian, imbalances yang akhirnya menciptakan suasana chaos (chaotic) dan kasar atau terjal (abrupt) di setiap fase sejarah bangsa di masa lalunya tak bisa lepas dari kondisi saat ini.
Hal itu disampaikan peneliti senior bidang kemasyarakatan dan kebudayaan asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Riwanto Tirtosudarmo saat urun rembug kelirumologi bertema "Sungai Yang Normal"di Jaya Suprana Of Performing Arts di MOI, Jakarta.
Suasana chaotic dan abrupt itu yang kemudian mewarisi watak pelaksana kebijakan di negeri ini sudah muncul sejak Indonesia merdeka. Saat itu kondisi yang seharusnya konstitusi dan Pancasila bisa diubah jadi sakralisasi. Selain itu, kata Riwanto, negara yang seharusnya melindungi kaum fakir miskin (komunitarisme) malah menjelma dan menumbuhsuburkan individualisme.
"Tumpang tindih proyek lebih penting dari
policy. Proyek itu sempit kepentingannya, karena untuk golongan tertentu saja. Sementara
policy itu untuk kebijakan semua.
Nah proyekisme ini sedang terjadi di Jakarta," kata Riwanto
Riwanto mengaku menemukan istilah proyekisme bukan berdasarkan hasil studinya. Namun ada studi di Kanada yang meneliti negara-negara bagian selatan, dalam hal ini Indonesia. Kecenderungan budaya proyekisme di Indonesia masih terus berlanjut dan memang dampaknya tidak berkelanjutan.
"
Nah itu termasuk normalisasi,
giant sea world, betonisasi seperti sekarang ini. Itu budaya proyekisme," kata Riwanto.
Suasana
chaotic dan
abrupt menurut Riwanto, pun terjadi di era tahun 1965. Budaya oligarki, membuka invetasi asing yang luas dan kolonialisme di bidang budaya ekonomi politik, dan berubahnya agama menjadi politik pun meluas dan terjadi hingga hari ini.
"Sekaran pun kita lihat tak ada yang berubah, ini cuma reorganisasi pemimpin, ya masih itu-itu saja," ucap Riwanto.
[wid]
