Sebagai salah seorang penggagas UU Otonomi Daerah, Prof. Ryaas Rasyid mengkritik kebijakan yang telah ia perjuangkan tersebut dalam implementasinya saat ini.
Pasalnya, kini tata kelola negara semakin koruptif karena daerah memiliki wewenang yang sangat besar dan memiliki otonomi untuk mengelola keuangannya sendiri.
Hasilnya, ratusan kepala daerah dan anggota DPRD menjadi pesakitan di tangan penegak hukum karena melakukan tindak pidana korupsi.
"Negara ini sangat koruptif. Dirusak oleh orang sendiri," kata Ryaas dalam acara bincang-bincang di Jaya Suprana School and Arts Performance, Jakarta, Kamis, (9/3).
Pada saat DPR menggolkan UU Otda, Menteri Otda era Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini mengenang, masa itu banyak pengamat dari luar negeri tidak menyangka bahwa UU itu memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada daerah.
Orang-orang daerah pun shock karena tiba-tiba dianugerahi uang yang berlimpah lewat dana alokasi umum (DAU) dari pusat, kemudian dipersilahkan dikelola sendiri tanpa petunjuk dari pusat.
Namun, apapun kekurangannya, menurut Ryaas, kebijakan Otonomi Daerah ini adalah kebijakan yang sangat serius. Ide kebijakan ini selalu ditolak oleh Presiden Soeharto kala itu. Hingga kemudian Soeharto lengser, barulah kebijakan ini berjalan mulus.
"Pak Harto dulu tak merespons saran dari ahli tata negara agar melakukan desentralisasi. Dulu kan apa-apa harus pake Inpres," ujarnya dalam acara yang dipandu budayawan Jaya Suprana tersebut.
Presiden Habibie kemudian menyambut baik desentralisasi lalu lahirlah UU 22/1999.
"UU 22/99 itu cepat sekali disahkan DPR, hanya 3 bulan selesai. Diketok palu per pasalnya. Enggak sadar itu DPR, enggak tahu itu UU desentralisasi mengubah semuanya secara drastis," tandasnya.
[zul]
