Sidang perdana kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) pada 2011-2012 yang akan digelar hari ini, Kamis (9/3), tak luput dalam pandangan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.
Antasari berharap agar dalam persidangan ini Ketua KPK Agus Rahardjo bisa mengungkap dalam dalam mega korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.
"Kita harus tegas tidak memandang pangeran atau bekas raja," ujarnya dalam akun Twitter @azhar_antasari sesaat lalu, Kamis (9/3).
Menurutnya, isu 2 gubernur yang terlibat dalam kasus ini hanya pengalihan isu. Secara tersirat ia menyebut isu itu dilontarkan untuk mengalihkan isu pencucian uang yang dilakukan oleh seseorang yang sempat dekat dengan kekuasaan.
"Isu 2 gubernur yang terlibat ini hanya pengalihan isu cuci tangan pangeran menjangan. Padahal 2 gubernur ini sangat bersih dan tulus bekerja," sambungnya.
Lebih lanjut, Antasari menganalogikan kasus ini dengan permainan catur. Dalam permainan ini, baru bidak pion yang dikorbankan sementara raja masih dilindungi.
"Kasus ini seperti permainan catur, dimana bidak dan pion dikorbankan dahulu, raja menteri masih dilindungi benteng, kuda hitam mencari celah," sambungnya.
Untuk diketahui bahwa belum lama ini Antasari terlibat perselisihan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menuding SBY mengetahui ada kriminalisasi dalm kasus yang menjeratnya terkait dengan pembunuhan Nazaruddin Zulkarnain. Diduga kuat kicauan Antasari ini masih berhubungan SBY.
Sedangkan tiga gubernur yang diduga terlibat dalam kasus ini adalah Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Dalam kasus ini KPK baru menetapkan dua orang tersangka yakni, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.
Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya telah menyebutkan, ada nama-nama besar yang akan diungkap pada sidang perdana. KPK pun berharap tidak ada guncangan politik setelah sidang perdana digelar.
Selama penyidikan kasus ini, setidaknya ada 23 anggota DPR yang dipanggil untuk diperiksa. Dari jumlah tersebut, hanya 15 anggota DPR yang memenuhi panggilan penyidik KPK.
[ian]
