Berita

Rhuqby Adeana/Net

Politik

BPJS Ketenagakerjaan Diminta Fokus Penuhi Hak Pekerja

RABU, 08 MARET 2017 | 12:20 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dinilai masih terbilang lambat dalam memenuhi hak-hak para pekerja.

Begitu kata Sekjen Pemuda Indonesia Hebat Rhuqby Adeana dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu (8/3).

Rhugby menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya memiliki empat program yang sangat dibutuhkan pekerja, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, serta jaminan pensiun.


"Namun sayang, tercatat sampai 2017 ini BPJS Ketenagakerjaan baru mempunyai peserta 21 juta jiwa, sedangkan menurut data BPS per 2014 mencatat jumlah penduduk yang bekerja mencapai 118, 2 juta jiwa di semua sektor," ujarnya.

"Artinya baru sekitar 17,8 persen dari seluruh pekerja di dalam negeri yang dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan," lanjut Rhugby.

Ia berharap BPJS Ketenagakerjaan yang kini dikomandoi Agus Susanto sebagai Dirut dan Poempida Hidayatullah sebagai komisaris untuk bisa lebih cepat bekerja memenuhi kebutuhan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Apalagi Poempida pernah punya pengalaman sebagai legislatif di Komisi IX yang menangani masalah ketenagakerjaan. Jadi kami meminta agar bisa fokus menyelesaikan pemenuhan hak-hak pekerja di dalam negeri sesuai amanat UU," pungkasnya.

Pemuda Indonesia Hebat merupakan salah satu relawan yang dalam Pilpres 2014 ikut menyatakan dukungan dan memenangkan pasangan Jokowi-JK. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya