Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan semua pihak agar dalam berpolitik tidak selalu berorientasi pada kekuasaan. Menurutnya, cara berpikirnya harus diubah, yaitu bagaimana politik digunakan untuk kemaÂjuan bangsa dan bukan lagi untuk mencari kekuasaan.
"Memang politik itu suatu cara untuk mempunyai kewenangan berbuat kemajuan bangsa. Sekarang cara berpikir bukan lagi mencari kekuasaan, sekaÂrang kita bersama-bersama membangun bangsa, siapapun yang mempimpin," kata JK saat membuka Rapat Kerja Nasional Institut Lembang Sembilan (IL9) di Hotel Mercure, Jakarta, kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, JK mengatakan, sesungguhnya politik sudah tidak menjadi masalah di Indonesia. Sebabnya, lanjut dia, iklim politik sudah sangat cair.
Terbukti, kata JK, partai poliÂtik (parpol) yang berhadapan di satu daerah dalam konteks pilkada, bisa bersatu di daerah lainnya karena mengusung calon kepala daerah yang sama.
"Contohnya pilkada. Pada saat pilkada pemungutan suarÂanya tidak ada konflik. Partai itu saling silang. Hari ini Golkar dengan PDIP, di kabupaten sebeÂlahnya Golkar dengan Nasdem berlawanan dengan PDIP. Jadi, tidak akan ada yang saling berlawanan. Jadi nanti pas perÂhitungan suara di sana masalah pribadi sudah tidak ada. Jangan lihat sisi politik, tapi dari sisi yang beda," ungkapnya.
"Jadi tidak akan ada yang salingberlawanan. Artinya adaÂlah tidak usah kita lihat sisi politik terlalu besar tapi lihat bagaimana membangun bangsa ini," sambung bekas ketua umum Golkar ini.
Wapres menambahkan, dibenÂtuknya "Institut Lembang 9" salah satunya adalah untuk memajukan bangsa dan mendorong masyarakat untuk maju. Dia juga mengingatkan agar generasi muda tidak hanya memikirkan politik tapi juga punya jiwa wirausahaan.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, ikatan koalisi partai politik di daerah tak mementingkan fragmentasi agama dan kesukuan calon kepala daerah yang bakal diusung dan didukung. Partai politik, termasuk partai berÂbasis agama lebih mengedepankÂan peluang untuk memenangkan kontestasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap sikap partai-partai politik Islam di Papua yang menÂdukung calon nonmuslim.
"Ikatan koalisi politik lokal lebih mengedepankan peluang untuk menang ketimbang fragÂmentasi agama dan kesukuan. Di Papua partai-partai Islam mendukung calon nonmuslim di Pilkada karena kepentingannya, bukan lagi fragmentasi agama dan suku, namun sudah bergeser pada koalisi untuk pemenangan pilkada," kata Titi dalam keterangan persnya, kemarin.
Titik menyatakan, koalisi politik di Pilkada sangat lenÂtur dan cair, bahkan melamÂpaui sekat-sekat suku, ras, dan agama. Dicontohkan, di wilayah Indonesia timur, seolah telah menjadi konsensus bahwa pasanÂgan calon merupakan perpaduan antara kelompok mayoritas dan minoritas agama.
"Misalnya kalau calon gubernur di Papua Barat Kristen, biasanya wakilnya muslim," katanya.
Demikian juga di Maluku, juga terjadi hal yang sama. Sementara di Sumatera, partai politik biasanÂya memadukan suku Melayu dan non-Melayu. Jika calon kepala daerahnya dari suku Melayu, wakilnya dari non-Melayu atau Jawa yang di Sumatera Utara disebut Pujakesuma, putra Jawa Keturunan Sumatera.
"Percampuran agama dan suku dipakai sebagai katalisaÂtor konflik di daerah untuk membangun harmonisasi antar warga di daerah bersangkutan," katanya. ***
