Golkar Tersandera Dengan Pemberitaan Kasus E-KTP

Partai Golkar merasa tersandera masifnya pemberitaan soal pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP berbasis elektronik. Karena nama Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dikait-kaitkan dengan kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut.

Hal itu disampaikan Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3).

"Menyandera pasti. Kalau kalian tiap hari bunyikan ini, habislah Golkar ini. Kita bisa lihat Golkar zaman Aburizal Bakrie 2009-2017, dari 19 persen naik sampai 21 persen. 2012-2014 dia turun jadi 9 persen. Setya Novanto kita lihat selama 10 bulan 17 mei 2016 sampai sekarang Maret berarti sudah hampir 10 bulan, kita lihat elektabilitas kita itu dalam tiga bula pertama pimpinan Setya Novanto yang dia canangkan 100 hari itu naik sampai 16-17 persen. Sekarang wallahu alam kita lihat tanya sama kalian. Kalian paling tahu. tapi kayaknya ...," katanya.

Meski demikian, Yorrys berharap semua pihak untuk tidak mengaitkan kasus tersebut dengan peristiwa politik pada 2019 nanti. Meski diakuinya hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang harus diterima partainya.

"Tinggal bagaimana solidaritas Golkar yang kita bangun. Harus segera melakukan konsolidasi, dan kita mampu mensosialisasikan ini kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar. Dan pertama media, bagaimana kalian ini yang mampu membuat branding atau image ini bagus atau buruk," ujarnya.

Persidangan kasus e-KTP akan digelar pada Kamis (9/3) nanti dengan terdakwa mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jemderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman.

Baru-baru ini, Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan bahwa akan ada nama besar yang diungkapkan dalam persidangan. Sebagian pihak menilai yang dimaksud Agus adalah Novanto. Apalagi, Novanto sudah tiga kali dipanggil KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Hal itulah yang menyebabkan keresahan timbul di internal utamanya pengurus daerah (DPD) partai berlambang pohon beringin itu.

Namun Yorrys mengaku tak tahu jika pengurus DPD Golkar banyak yang resah. Namun dia memastikan akan menampung semua keluhan dan keresahan internal partainya

"Mana tahu. Itu silent majority dan keresahan perlu kita akomodir, kita dengarkan apasih keluhan-keluhan itu," pungkasnya.  [zul]