RMOL. Dua tahun setengah Kejaksaan Agung dipegang oleh HM Prasetyo. Jaksa Agung yang diangkat dari kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu dianggap minim kinerja dan prestasi dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta Sandi Ebenezer Situngkir menegaskan, Presiden Joko Widodo harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja HM Prasetyo yang duduk sebagai Jaksa Agung itu.
Apalagi, lanjut dia, secara umum kinerja penegakan hukum selama dua tahun lebih pemerintahan Jokowi-JK ini, pemerintah cenderung jadi bulan-bulanan karena banyaknya persoalan hukum di Kejaksaan yang mandeg dan bahkan hilang tanpa jejak.
"Jaksa Agung yang sekarang tidak ada prestasi dan minim kinerja. Karena itu, memang saya kira perlu segera dilakukan evaluasi terhadap Jaksa Agung ini,†tegas dia di Jakarta, (Senin, 6/3).
Sandi mengatakan, penangangan perkara di Kejaksaan Agung, banyak yang jalan di tempat, namun malah terkesan mencari-cari penanganan perkara baru tanpa jelas penyelesaiannya. Sebut saja, lanjut dia, seperti penanganan kasus hukum terkait dugaan Papa Minta Saham yang di awal-awal mencuatnya begitu gencar. Bahkan, seseorang yang disebut bernama Reza Chalid berada di balik permainan saham PT Freeport Indonesia itu entah dimana rimbanya. Politisi senior Setya Novanto yang kini duduk kembali sebagai Ketua DPR pun sudah tidak jelas proses hukumnya.
Kemudian, lanjut dia, sejumlah kasus yang berkenaan dengan Bank Mandiri, kasus PT Pertamina, kasus tanah Hotel Kempinski alias Hotel Indonesia, segudang kasus korupsi di daerah-daerah, seperti kasus korupsi pegadaan pesawat di Kabupaten Puncak Papua, yang mana pesawatnya pun sudah jatuh dan tidak bisa dipergunakan. Kasus ini sudah dua tahun lebih tidak jelas penanganannya di Kejaksaan Agung.
Sandi mengingatkan, sudah begitu banyak kasus yang masuk ke kejaksaan agung, namun tidak jelas nasibnya kini. "Saban hari, kita hanya disuguhi jadwal-jadwal pemanggilan saksi, bisa hingga puluhan dan bahkan ratusan saksi dipanggil. Di masing-masing kasus itu, tanpa ada perkembangan yang berarti. Tersangkanya siapa pun tak jelas, apanya yang diusut pun tidak ketahuan. Padahal sudah berkali-kali para pejabatnya mengalami mutasilah, kenaikan pangkatlah, pindah tugaslah, tapi enggak tuntas kasus yang ditanganinya.
"Selain atraksi seolah-olah bekerja membuat sprindik dan memanggil saksi, jaksa pun doyan hanya melakukan kegiatan-kegiatan seremonial belaka, seperti pelantikan-pelantikan, pembentukan tim ini tim itu, penandatanganan-penandatanganan MoU, hasilnya enggak jelas buat apa dan untuk apa. Tidak ada kinerja dan prestasi yang ditorehkan Jaksa Agung yang sekarang,†jelas Sandi.
Menurut dia, masyarakat awam pun tidak perlu belajar tinggi-tinggi untuk sekedar mengetahui kinerja jaksa seperti itu. Dan tidaklah sulit membuat dugaan bahwa jaksa seperti itu sudah korup dan tidak bisa dipercaya.
"Tak perlu sulitlah mengetahui, bahwa jaksa seperti itu diduga sudah masuk angin dan bahkan sarat dengan sogok-menyogok agar kasus yang ditangani diredam dan dihentikan. Ini berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia loh,†jelas Sandi.
Karena itu, dia meminta kepada Presiden Jokowi agar segera melakukan evaluasi, membongkar kinerja Kejaksaan Agung, mengganti orang-orang yang tidak kredibel lagi. "Termasuk mengganti Jaksa Agung,†pungkasnya.
Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mati-matian menciptakan image baha institusi yang kini dipimpinnya serius menegakkan hukum dan menuntaskan penanganan perkara.
Menurut dia, sejauh ini Kejaksaan telah melakukan banyak perubahan dalam pengananan perkara hukum. Kejagung telah mengeluarkan strategi tambahan, yaitu bukan hanya mendasarkan pada segi penindakan, represif melainkan preventif.
"Untuk penanganan perkara kita jalan terus. Yang pasti strategi kita juga ada strategi tambahan, tidak hanya mendasarkan pada segi penindakan, bukan hanya represif tapi preventif,†ujar Prasetyo.
[sam]
