Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan beberapa "nama besar" akan disebut dalam persidangan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan E-KTP tahun anggaran 2011-2012.
Spekulasi bermunculan. Prediksi mengenai nama-nama besar itu beredar berdasar pemberitaan di media massa. Para tokoh yang pernah diperiksa KPK sebagai saksi E-KTP di antaranya adalah Setya Novanto (Ketua DPR RI), Agus Martowardojo (mantan Menkeu, kini Gubernur BI), dan Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum Partai Demokrat).
Selanjutnya, Gamawan Fauzi (mantan Mendagri), Ganjar Pranowo (mantan anggota Komisi II DPR, kini Gubernur Jawa Tengah), Muhammad Jafar Hafsah (mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI), Olly Dondokambey (politikus PDIP, kini Gubernur Sulawesi Utara) dan Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM).
Keberadaan Setya Novanto dalam daftar itu cukup menonjol. Ia telah diperiksa KPK sebanyak tiga kali, pada 13 Desember 2016, 4 Januari 2017, dan 10 Januari 2017. Setya Novanto memiliki jabatan prestisius selain Ketua DPR, yaitu Ketua Umum Partai Golkar.
Koordinator Jaringan Rakyat Anti Korupsi (JARAK), Dimas, dalam keterangan persnya, mengatakan, penuntasan kasus E-KTP memerlukan tiga hal. Pertama, keberanian dari KPK, Kedua, penugasan hakim yang tepat untuk memimpin sidang, Dan ketiga pemerintah tidak mengintervensi kasus tersebut.
"Ketiga hal di atas adalah kunci penutasan kasus korupsi E-KTP, mengingat banyak nama besar yang diduga terkait. Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah Setya Novanto," ujarnya.
Seperti diberitakan berbagai media massa, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menuding Setya sebagai pengatur proyek dan penentu besaran fee bagi anggota di parlemen. Setya juga diduga mengatur konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia sebagai pemenang tender.
Posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR-RI dan ketua umum partai pendukung Jokowi di Pilpres 2019 tentu mempunyai konsekuensi goncangan politik.
"Tapi rakyat percaya KPK tidak takut dengan Setya Novanto dalam membongkar kasus korupsi pengadaan E-KTP," jelasnya.
Menurut Dimas, jika kasus pengadaan E-KTP tuntas sampai ke akar-akarnya maka bakal menjadi harapan baru masyarakat. Publik akan percaya supremasi hukum dapat berdiri tegak di Indonesia. Penyitaan aset korupsi akan menjadi pemasukan yang sangat berguna bagi negara di tengah kondisi defisit anggaran.
"Kami mendukung penuh KPK dan kami sangat yakin seluruh rakyat ada bersama KPK dalam penuntasan kasus tersebut. Jadi KPK jangan takut untuk memberantas korupsi sebagaimana tujuan pendirian KPK," tegasnya.
[ald]
