Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut B. Pandjaitan sebagai menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia yang akan diselenggarakan bulan Oktober mendatang.
Penunjukan Luhut ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis siang (2/3).
Sepintas ini adalah berita biasa.
Tetapi bila ditelisik dan ditelusuri kembali pernyataan-pernyataan Jokowi sebelum ini, tidak berlebihan bila kalangan pemerhati politik di tanah air mengaitkan penunjukan Luhut B. Pandjaitan itu dengan kekecewaan Jokowi pada tim ekonomi.
Pertanyaan yang sekarang mengemuka adalah, bukankah Indonesia memiliki seorang Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, yang rasa-rasanya lebih pantas untuk mengurus penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia itu.
Sebagai perbandingan, Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Peru, dua tahun lalu, juga dipimpin oleh Menteri Ekonomi dan Keuangan Peru, Alonso Segura.
Mengapa di Indonesia pertemuan penting yang biasanya dihadiri oleh tak kurang dari 1.500 ekonom dari berbagai negara di belahan dunia itu malah dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Sumber Daya? Apakah otoritas di sektor ekonomi dinilai tidak cakap?
Selain karena menyangkut domain dari Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, bukankah kedua orang yang sekarang menduduki dua posisi penting di tim ekonomi itu selama ini dikenal sebagai ekonom yang mumpuni, yang kerap dipuja dan puji?
Informasi beredar di kalangan pemerhati politik di tanah air mengatakan bahwa Presiden Jokowi belakangan ini kecewa berat dengan kemampuan tim ekonomi yang hanya seperti macan di atas kertas.
Kedua menteri dinilai gagal membantu presiden mewujudkan ambisi pembangunan infrastruktur demi memperbaiki kualitas konektivitas di Indonesia.
Disebutkan bahwa Presiden Jokowi sempat memperlihatkan keprohatinannya terhadap kinerja tim ekonomi dalam sebuah rapat yang membahas target pertumbuhan ekonomi 2017.
Menteri Keuangan awalnya hanya berani menawarkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen dengan berbagai alasan faktor-faktor yang membebani. Angka yang ditawarkan Sri Mulyani di bawah asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen yang disampaikan Presiden Jokowi dalam nota keuangan di bulan Agustus 2016.
Keputusan Sri Mulyani menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,1 persen di bulan Oktober 2016 seakan koreksi terhadap isi pidato nota keuangan Jokowi. Bukan hanya koreksi, tapi ibarat tamparan keras.
Presiden Jokowi disebutkan belakangan ini mulai menyadari bahwa duet Darmin dan Sri Mulyani bukan tipe yang berani membuat terobosan dengan manuver yang terukur. Keduanya adalah tipe yang patut pada pakem-pakem yang dipatenkan di buku-buku teks.
Tipe text book thinking seperti ini tentu merepotkan pemerintahan Jokowi yang sedang membutuhkan dana besar untuk mengerjakan semua proyek infrastruktur yang dibayangkan.
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi dalam sebuah pertemuan juga mengatakan bahwa APBN tidak bisa lagi dijadikan penopang pembiyaan proyek-proyek infrastruktur. Karena itu dibutuhkan keberanian dan kemampuan mengambil langkah di luar pakem yang terukur tingkat keberhasilannya.
Soal penunjukan Luhut B. Pandjaitan sebagai penanggung jawab Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia dapat diletakkan dalam konteks kekecewaan Jokowi pada tim ekonomi.
Pertanyaan lain yang berkembang adalah, sampai kapan Presiden Jokowi mau mempertahankan hal ini.
[dem]
