Berita

Politik

Moeldoko Kampanyekan Politik Tanah Dan Air Ke Tengah Mahasiswa

KAMIS, 02 MARET 2017 | 21:43 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dunia akan berubah secara cepat dan ekstrem. Kalangan intelektual muda di Indonesia harus bisa cepat menyikapinya mengingat kondisi bangsa yang masih jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain.

Imbauan itu disampaikan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, saat memberi pandangan mengenai politik tanah dan air untuk menuju kedaulatan pangan, di hadapan mahasiswa dan mahasiswi dalam Temu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara se Indonesia di Universitas Islam Riau, Kamis (2/3).

Dalam keterangan tertulisnya, Moeldoko membeberkan sepuluh tren masa depan yang harus segera disikapi bersama. Ia mengutip pemikiran futuris, James Canton, soal dunia yang akan berubah cepat dan ekstrem. Ia mewanti-wanti para mahasiswa bahwa Indonesia masih berada di posisi ke-88 dari 128 negara di Global Innovation Index (GII) dan dalam masih berada di urutan ke-110 dari 187 negara pada Indeks Pembangunan Manusia .


Selain itu, perubahan iklim juga menjadi salah satu sorotan yang penting. Menurut Moeldoko, perubahan iklim menyebabkan risiko banjir, kekeringan, dan bencana alam lain. Hal itu berdampak terhadap penurunan produksi pangan yang akan memengaruhi status keamanan pangan Indonesia.

"Salah satu resikonya, impor pangan Indonesia pada 2015-2016 seperti beras, jagung, gandum, daging, kedelai, garam, dan lain-lain masih tembus di atas Rp 50 triliun," kata pria asal Kediri itu.

Mengenai ancaman keamanan pangan, Moeldoko memberikan fakta menarik. Berdasarkan global food security index, Indonesia berada di urutan ke-71 dari 113 negara. Sementara itu, negara tetangga seperti Malaysia berada di urutan ke-35, Thailand urutan 51, dan Vietnam urutan 57.

Moldoko menyampaikan gagasan "Politik Tanah dan Air" untuk mengatasi kedaulatan pangan. Politik ini adalah politik yang menghidupkan, mampu mengubah tongkat kayu dan batu kembali menjadi tanaman. Politik ini juga percaya bahwa tugas utama para pemimpin adalah memastikan sejumlah kebutuhan dasar dan perkembangan sebuah masyarakat yang tercerahkan.

"Secara teknis, politik tanah dan air ini juga memerlukan langkah taktis untuk mencapai kedaulatan pangan. Yaitu, mempersenjatai petani dengan pengetahuan dan teknologi, memperkuat benteng komoditas sesuai konteks ekologi, dan menciptakan sekutu kedaulatan pangan,” imbuhnya.

Moeldoko menyampaikan kata kunci untuk menuju kedaulatan pangan adalah "holopis kuntul baris", meminjam istilah Soekarno.

Di situ, peran negara dan masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, bergotong royong membanting tulang dan memeras keringat bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya