Nyaris saja, ratusan buruh yang menggelar aksi jalan kaki dari Kota Medan menuju Jakarta sejak 20 Januari 2017 menyeÂberangi Selat Sunda dengan berenang massal.
Namun rencana itu keburu dilarang oleh petugas Kepolisian dan Syahbandar Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan keputusan larangan itu setelah dilakukan negosiasi alot.
Dia sengaja hadir menyongÂsong para buruh yang tergabung dalam aksi Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejatera Indonesia (PK SBSI) Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I dari Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FIKEP SBSI) Medan itu.
"Alasannya, sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kekaÂcauan pelayaran di Selat Sunda. Petugas hanya mengizinkan para buruh menyeberang menggunaÂkan kapal ferri hingga pelabuÂhan Merak," tutur Muchtar, di Pelabuhan Merak, Banten.
Dijelaskannya, dengan dikawÂal ketat petugas Kepolisian dan Angkatan Laut serta petugas pelabuhan, para buruh akhirnya bersedia menyeberang memperÂgunakan kapal ferri ke Merak.
"Mereka tidak diperlakukan kasar, hanya tidak diizinkan berenang melewati Selat Sunda. Kesepakatannya naik ferri, graÂtis, dikawal sampai Merak. Selama penyeberangan dikasih makan minum," ujar Muchtar.
Dia mengingatkan, aksi ratuÂsan buruh ini merupakan salah satu bentuk protes terhadap Presiden Jokowi, karena diniÂlai tidak membuktikan janjinya berpihak kepada buruh. Penindasan yang dialami buruh, ujarnya, menjadi contoh kegaÂgalan Nawacita yang dijanjikan Jokowi saat kampanye.
"Saya yang pertama menyaÂtakan diri mendukung Jokowi pada saat dia mencalonkan diri menjadi presiden. Tapi apa yang diberikan kepada buruh? Tidak terlihat upaya menyejahterakan buruh," cetus Muchtar.
Sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah mengundang perwakiÂlan dari DPP SBSI pada 14 Februari lalu untuk membicaraÂkan permasalahan ini. Namun, diungkapkan Muchtar, dia meÂnyayangkan karena tidak meliÂhat ada itikad baik pemerintah menyelesaikannya. Apalagi perÂtemuan itu tidak menghadirkan pihak-pihak terkait.
Padahal, Muchtar mengaÂtakan, sebelumnya ia sudah meminta agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak PT Pelindo I agar turut diundang dalam pertemuan tersebut. Namun hal tersebut tidak dihiraukan sehingga tidak ada solusi.
Setelah pertemuan tersebut, lanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan berjanji melakuÂkan pertemuan kembali dengan SBSI dan akan mengundang Menteri BUMN dan PT Pelindo I. "Namun, sampai saat ini beÂlum juga dilakukan pertemuan tersebut," ujarnya.
Kedatangan ratusan buruh yang hendak menuju istana negara ini untuk bertemu Presiden Jokowi. Mereka menuntut peÂnyelesaian persoalan yang mereka hadapi di PT Pelindo I Medan. Selanjutnya, para buruh akan menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk bertemu dengan para buruh korban lainnya dari PT Pelindo II, PT Pelindo III dan PT Pelindo IV. Dari sana, mereka akan bergerak menuju istana.
Koordinator SBSI Wilayah Banten Nurhamin menyampaikan, hingga hari ke 34 aksi long march para buruh itu, dari Banten akan dikawal oleh SBSI hingga ke istana. "Kami menyambut mereka dari pelabuhan bersama Ketua Umum DPP SBSI. Kemudian kami akan kawal mereka dari pelabuhan sampai perbatasan Tangerang Jakarta," katanya.
Rencananya, ratusan buruh tersebut juga akan disambut oleh sesama serikat buruh, yakni dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi). Selanjutnya, lanjut Nurhamin, mereka ke Cilegon untuk beristirahat satu malam.
Sementara itu, Sinaga, salah seorang buruh yang menjadi peserta aksi long march mengaÂtakan, selama aksi yang mereka lakukan, tidak pernah memikirÂkan risiko di jalan.
"Kami hanya memikirkan bagaimana bisa bertemu presiÂden yang kami dukung dulu di pilpres, dan menyampaikan persoalan kami agar diberikan keadilan dan keputusan yang pro buruh," harapnya. ***
