Bentrokan antar dua kubu pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua, terus berlanjut hingga Sabtu, (25/2). Korban tewas dikabarkan telah bertambah menjadi enam orang dan luka-luka terkena panah sebanyak 600 orang.
Namun begitu anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menilai ada yang janggal dengan bentrokan ini.
Menurutnya, orang Intan Jaya jika berperang selalu ada penentuan tempat dan pembatasan waktu perang. Namun konflik di Pilkada ini perang berlangsung siang dan malam selama 4 hari berturut-turut.
"Orang Intan Jaya kalau berperang sangat pantang memanah dan membunuh perempuan, anak, dan orang tua. Namun dalam konflik ini dari 600 orang korban ini tidak sedikit perempuan, anak dan orang tua yang menjadi korban," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Minggu (26/2).
Tidak hanya itu, Pigai mencatat bahwa selama bertahun-tahun tidak pernah ada perang antar suku Dani dan Suku Moni di Intan Jaya. Hal ini karena mereka sudah diikat dalam tali persaudaraan melalui proses perkawinan.
"Selama ratusan tahun, kalaupun perang hanya antar kelompok dan antar kampung, namun bukan suku sebagaimana hari ini terjadi," sambungnya.
Menurutnya, konflik antar Suku Moni dan Dani akan semakin besar. Ini jika berkaca pada peristiwa besar di Puncak Papua dan peristiwa-peristiwa di Timika yang selalu konflik antar 3 suku yaitu, Suku Dani dan Damal di Puncak Papua, Suku Moni dan Dani di Timika.
"Ada informasi mobilisasi suku Damal dari Beoga Puncak dalam jumlah besar bergabung dengan Moni melawan kaum minoritas Suku Dani pasti membahayakan. Calon bupati nomor 2 adalah pasangan kombinasi Bupati Suku Moni dan Wakil Bupati Suku Damal," lanjut Pigai.
Keanehan dalam kasus ini semakin terasa saat ada orang Istana berinisial MT yang ikut terlibat sebagai pemicu bentrokan.
Kepolisian Daerah menduga MTmerupakan provokator yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Selain itu intervensi pemerintah diduga kuat terjadi lantaran pasangan nomor 2 mendapat dukungan dari partai-partai pendukung Jokowi.
Lebih lanjut, Piga mengaku telah mengingatkan potensi konflik ini ke pimpinan partai-partai. Namun begitu, pesan Pigai tersebut tidak pernah diindahkan.
"Bulan Oktober tahun lalu, saya telah menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, pimpinan PDIP, PKPI, baik ketua umum dan sekjen dan Golkar yang memiliki otoritas menentukan calon supaya untuk 1 periode ini 2017-2022 mereka harus dukung calon tunggal, karena akan berbahaya dan bisa perang besar antar suku di Intan Jaya. Meskipun saya mendatangi mereka satu persatu, namun tidak pernah mendengar masukan saya yang berpuluh-puluh tahun menangani masalah Papua," kata Pigai
. [ian]
