Sudah 50 tahun PT Freeport Indonesia beroperasi dan mengeksploitasi kekayaan alam bangsa Indonesia. Namun tidak ada kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional, apalagi kesejahteraan bangsa Indonesia khususnya rakyat di Papua.
"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan hanya Rp 1 triliun kontribusi Freeport dalam 1 tahun untuk Indonesia. Padahal dalam satu tahun, Freeport bisa menghasilkan ratusan ribu ton emas," ujar Sekjend Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Arif Hidayatullah dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Minggu (26/2).
Sebagai perusahaan yang berada dalam sebuah negara yang merdeka, sikap PTFI seharusnya sudah tidak bisa di anulir lagi. Dari segi divestasi misalnya, pada perjanjian Kontrak Karya (KK) generasi kedua yang terjadi pada tahun 1991 disebutkan bahwa selambatnya selama 10 tahun setelah penandatanganan KK, atau pada tahun 2001, PTFI sudah harus melepas sahamnya sebesar 10 persen saham pada pihak pemerintah dan 10 tahun selanjutnya yakni pada tahun 2011,
"Pihak Indonesia sudah harus memiliki 51 persen saham PTFI. Kenyataannya, sampai saat ini, PTFI belum melepas sahamnya yang sudah disepakati dalam KK," sambung Arif.
Untuk itu, LMND sebagai salah satu organisasi mahasiswa nasional kembali menyuarakan bahwa PTFI sudah selayaknya dimiliki dan dikelola oleh bangsa Indonesia dengan slogan Nasionalisasi.
"Karena PTFI, merupakan tambang emas terbesar di dunia. Jika penambangan PTFI diorientasikan untuk kepentingan nasional, terkhusus rakyat papua yang sampai hari ini masih belum mendapatkan kehidupan yang layak, tentu bangsa ini tidak perlu lagi menjadikan utang dan investasi menjadi tulang punggung dalam pembangunan," lanjutnya,
LMND, masih kata Arif, juga akan melakukan aksi massa yang rencananya akan digelar bersama aliansinya, seperti Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Jaringan Mahasiswa Independen (JMI) pada Rabu (29/2).
"Sikap kami sama sama, yakni nasionalisasi PT. Freeport di bawah control rakyat untuk kepentingan nasional seperti membangun industri nasional yang secara otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan, upah layak nasional dan memberikan pendidikan dan kesehatan gratis serta berkualitas," pungkas jurubicara AMI itu.
[ian]
