Berita

Foto/Net

Politik

Diduga Ada Orang Istana Jadi Provokator Bentrokan Di Intan Jaya, Papua

MINGGU, 26 FEBRUARI 2017 | 17:32 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Bentrokan antar dua kubu pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua, terus berlanjut hingga Sabtu, (25/2). Korban tewas dikabarkan telah bertambah menjadi enam orang dan luka-luka terkena panah sebanyak 600 orang.

Begitu kata anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Minggu (26/2).

"Konsentrasi massa juga masih terus berlanjut di Sugapa. Terutama di Pastoran Bilogai, ratusan massa masih berkumpul. Rumah-rumah banyak kosong, karena pada takut dibakar lalu dijarah," ujarnya.


Bentrok antar pendukung ini terjadi saat rekapitulasi perhitungan suara berlangsung Kamis( 23/3) lalu. Meski rekapitulasi belum final, sejumlah massa sudah bertindak anarkis. Kemungkinan, lanjut Pigai karena mereka sudah tahu berapa suara masing-masing sesuai rekapitulasi di tingkat distrik.

Selain itu, ada dugaan seorang pekerja di Istana Presiden ikut memprovokasi terjadinya bentrokan.

"Salah satu orang yang bekerja di Istana Presiden Jokowi berinisial MT memprovokasi massa pendukung dengan mengeluarkan kata-kata rasis dan mengejek suku lawan yang kebetulan minoritas dan memaksa suku mayoritas harus ditetapkan sebagai Bupati tanpa melihat hasil," sambungnya.

Pemaksaan kehendak dan ejekan terhadan suku lain tersebut yang kemudian memancing amarah massa pendukung kandidat petahana.

Untuk diketahui, kandidat petahana berasal dari suku minoritas yang diduga menang dalam pilkada.

"Saya menyampaikan kepada pimpinan kepolisian dan telah direspons dengan mengirimkan keamanan tambahan serta Kapolda dan Pangdam telah ke Sugapa tanpa Gubernur," pungkasnya. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya