Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dianggap lebih pro terhadap para pengembang raksasa.
z
Hal ini penegasannya bahwa janji kampanye Anies-Sandi soal kepemilikan rumah uang muka (DP) nol rupiah melanggar aturan.
"Ketidaksetujuan Menteri PUPR terhadap KPR tanpa DP karena Menteri PUPR itu lebih pro pada pengembang raksasa di Indonesia yang bangun rumah mewah dibandingkan pada masyarakat kecil yang tidak punya rumah dan hanya sewa di rumah petakan," jelas Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, siang ini.
"Kalau dianggap melanggar aturan BI terkait KPR tanpa DP itu mah, gampang saja kok diubah aturannya. Peraturan kan semangatnya mengikuti perkembangan keadaan ekonomi dan sosial tidak boleh statis harus elastis dan dinamis," ungkapnya.
Soal adanya pelanggaran tersebut, disampaikan Menteri Basuki kemarin usai acara peluncuran program KPR BTN Mikro di Wisma Perdamaian, Kota Semarang Jawa Tengah.
"Ada regulasinya, BI sudah bantah. Saya financing memang tidak menguasai, kalau ditanya itu ya menurut BI sudah membantah. Karena kalau yang bersubsidi saja ada uang muka 1%, jadi kalau 0% pelanggaran menurut BI," kata dia.
Kalau memang DP 0% pelanggaran, Arief Poyuono, membandingkan dengan KTA (Kredit Tanpa Agunan) yang hanya menggunakan kartu tanda utang alias kartu kredit yang dikeluarkan Bank.
"Malah lebih beresiko KTA yang jor-joran dan banyak macet akhirnya meningkatkan NPL (kredit macet) perbankan nasional yang sudah makin mengkhawatirkan bisa mengarah pada Bank Beku Operasi," ungkapnya.
Dia juga membandingkan dengan kredit rumah tanpa DP dengan program transmigrasi, dimana para pesertanya menjadi pemilik/petani kebun plasma sawit atau karet yang mengunakan kredit bank.
"Jadi kayaknya memang pejabat BI dan Menteri PUPR yang tidak setuju KPR tanpa DP betul betul anti sama kesejahteraan rakyat. Pak Joko widodo copot aja Menteri PUPR. Pasti di PUPR ada mafia yang bergentayangan sehingga pembangunan rumah murah lambat dan ke arah gagal," tandasnya.
Kemarin Anies sendiri menegaskan program tersebut untuk memastikan warga Jakarta merasakan peningkatan kesejahteraan karena naiknya harga properti di Jakarta. "Jangan bayangkan rumahnya untuk investasi, ini untuk tempat tinggal," ungkap Anies di posko pemenangan, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/2).
Dijelaskan Anies bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya papan.
"Jika mobil dan motor dimudahkan urusan keuangannya karena ada depresiasi atau penurunan nilai, kenapa rumah tidak bisa dilakukan kemudahan juga?" terang Anies.
Anies mengaku yakin program DP rumah nol rupiah saat ini dimungkinkan. "Kami sudah ada legal opinionnya. Tinggal kami susun dan buat programnya," pungkasnya.
[zul]
