Sikap PT Freeport Indonesia yang terus-terusan ngotot melawan pemerintah RI adalah wajar. Sebabnya, Freeport sempat nyaman dimanjakan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dijamin oleh surat Sudirman Said ketika masih menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
"Tampak sekali lemahnya pemerintahan SBY yang memberikan apa saja yang Freeport mau lewat Jero Wacik," jelas pengamat energi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmi Radhi, dalam diskusi "Republik Freeport" di Cikini, Jakarta, Sabtu (25/2).
Tapi, bukan berarti pemerintahan Joko Widodo tidak pernah memanjakan Freeport. Dia merujuk pada Surat Kementerian ESDM pada tanggal 7 Oktober 2015. Dalam surat balasan kepada Freeport Indonesia, Sudirman mengaku pihaknya memahami permohonan perpanjangan kontrak PTFI. Pemerintah Indonesia dan PTFI telah berdiskusi dan menyepakati seluruh aspek dalam naskah kesepakatan kerjasama yang ditandatangani pada 25 Juli 2014. Pemerintah Indonesia, lanjut Sudirman, juga berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan investasi asing di Indnesia.
"Jokowi juga berikan akomodasi dan izin walaupun setahun kemudian diveluasi. Ada surat dari Sudirman Said yang melemahkan posisi Indonesia dalam menghadapi Freeport. Surat yang diberikan ke Moffett (eks Direktur Freeport-McMoran) ada jaminan bahwa seolah Freepport akan diperpanjang setelah 2021. Itu mendogkrak harga saham Freeport," jelas Fahmi.
Ditekankannya, surat yang dikeluarkan Sudirman Said adalah jaminan perpanjangan yang punya pengaruh signifkan di pasar dan jadi pegangan Freeport untuk ngotot dan tetap ngotot sampai sekarang.
"Dari zaman SBY sampai sekarang bukan masalah bisnis saja, tapi ada persoalan kedaulatan energi. Kalau Richard (Richard Adkerson, CEO Freeport-McMoran) datang dari Amerika hanya untuk menebar ancaman, bisa jadi Trump (Presiden AS) juga akan datang ke sini untuk menebar ancaman," tegasnya.
[ald]
