Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa sebagai badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi yang mengangkat tema 'Ahok atau Anis?'. Dengan harapan dapat membantu PKB dalam menentukan pilihan dukungan pada putaran dua Pilkada DKI Jakarta.
"Kita sengaja menggelar diskusi untuk memberi masukan bagi PKB dalam menentukan pilihan," kata Ketua Umum Garda Bangsa Cucun A. Syamsurijal di Kantor DKN Garda Bangsa, Jakarta (Jumat, 24/2).
Menurutnya, diharapkan masukan tersebut dapat diterima oleh semua kalangan di PKB, baik kader, simpatisan maupun konstituen.
"Tentunya PKB tetap harus mendahulukan aspek darul mafasid muqaddamun ala al jalbil masholih. Artinya, mendengarkan masukan dari semua kalangan," jelas Cucun yang juga sekretaris Fraksi PKB DPR RI.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hanief Saha Ghafur yang hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa PKB sebagai anak kandung NU harus terlibat dalam Pilkada DKI putaran dua. Namun, keberpihakan PKB selayaknya juga mempertimbangkan resiko paling minimalis.
"Saya kok melihat resiko untuk memilih pasangan nomor dua yaitu Ahok-Djarot jauh lebih besar. Ketimbang memilih pasangan ketiga Anies-Sandi," bebernya.
Menurut Hanief, PKB harus cerdas mengkritisi apa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai petahana selama ini. Baik dari sisi kebijakan, perilaku maupun prestasi. Begitu juga dalam melihat pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi).
Hanya saja, kelemahan Ahok jauh lebih besar dibanding sosok Anies Baswedan. Contohnya dari sisi kinerja, baik serapan anggaran APBD maupun dalam kondisi banjir yang melanda ibu kota.
"Ternyata serapan anggarannya pemerintahan Ahok cuma 60 persen, srtinya banyak program yang tak jalan. Ini masalah besar, ke mana saja kinerja Ahok. Jadi memilih Anies lebih tepat dibanding ke Ahok. Dari sisi perilaku, warga Nahdliyin tentu sudah paham bagaimana Ahok selama ini. Makanya, secara partai, PKB harus bersikap dan mencari resiko atau mudharat yang mana yang lebih kecil," jelas Hanief.
Sementara itu, Rumadi Ahmad selaku perwakilan Lakpesdam menambahkan, beberapa poin prespektif partai politik dalam memilih pemimpin non muslim tidaklah terlalu penting.
"Partai yang Islam sekali juga banyak berpasangan dengan calon yang non muslim. Saat ini hal itu sudah biasa," ujarnya.
Di dalam sebuah parpol, hal tersebut sudah tidak menjadi persoalan. Karena sebuah partai masuk dalam konstitusi dan undang-undang.
"Karenanya persoalan yang terkait dengan kepemimpinan non muslim tidak lagi jadi persoalan. Sebenarnya ini bukanlah hal yang dibakukan," tegas Rumadi.
[wah]
