Berita

Politik

Haedar: Negara Harus Berdaulat Secara Hukum

JUMAT, 24 FEBRUARI 2017 | 20:58 WIB | LAPORAN:

Pemerintah dan seluruh institusi negara lainnya, kekuatan-kekuatan politik, dan seluruh komponen bangsa berkewajiban untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia.

Haedar mengatakan, di negeri ini semestinya tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara.

Selain itu, negara tidak memberi ruang bagi kekuatan asing maupun domestik yang menguasai kekayaan dan perikehidupan nasional.


"Negara harus berdaulat secara hukum, agar tidak seorangpun di Republik ini berbuat sekehendaknya tanpa supremasi hukum yang benar dan adil,” kata Haedar dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Jumat (24/2).

Karenanya, Haedar percaya dan memberi apresiasi tinggi atas kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawacita poin satu yang bertekad menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Dengan tegas, Haedar juga mengatakan jangan biarkan di negeri ini ada tangan-tangan perkasa mendikte, menyandera, dan menguasai Indonesia yang menyebabkan hilangnya kedaulatan bangsa dan negara.

"Muhammadiyah sungguh menyambut baik dan mendukung political-will Presiden Joko Widodo dengan menetapkan kebijakan New Economic Policy untuk tegaknya Ekonomi Berkeadilan Sosial,” tegas Haedar.

Dia mengatakan, kebijakan strategis tersebut jika diwujudkan secara nyata akan menjadi paradigma dan terobosan baru di era pemerintahan saat ini, yang tentu akan dikenang rakyat sebagai kado istimewa Indonesia.

"Kita percaya pemerintah dapat menjalankan kebijakan-kebijakan prokedaulatan dan prokeadilan-sosial secara konsisten. Banyak komponen bangsa akan mendukung. Muhammadiyah dengan etos ‘sedikit bicara banyak bekerja’ akan menjadi mitra terdepan yang akan berkiprah secara proaktif. Kami menunggu kebijakan-kebijakan imperatif pemerintah yang benar-benar prorakyat, prokedaulatan, dan prokeadilan sosial sebagaimana cita-cita luhu kemerdekaan,” jelasnya lagi.

Haedar berharap para peserta Tanwir dan seluruh anggota Muhammadiyah di seluruh persada tanah air dapat mencontoh perjuangan Djuanda dan para tokoh bangsa lainnya yang dengan jiwa Muhammadiyah berkemajuan mau berkhidmat sepenuh hati untuk kejayaan Indonesia. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya