Partai Hanura menilai wajar jika PDI Perjuangan mengajak partai-partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam koalisi Cikeas untuk mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat (Ahok-Djarot) di putaran dua Pilkada DKI Jakarta.
"Saya kira wajar kalau di tingkat nasional kemudian di daerah-daerah yang cukup strategis seperti Jakarta. Okelah di putaran pertama karena calon ada tiga, semua terseret pada dinamika politik masing-masing termasuk PAN, PPP, PKB. Tapi saya kira kalau posisi putaran kedua alangkah baiknya partai-partai pendukung pemerintah berada pada satu posisi yang sama," jelas Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (24/2).
Menurutnya, Jakarta merupakan etalase politik nasional. Sehingga wajar kalau partai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kekompakan.
"Jadi partai pendukung pemerintah tentu tidak boleh ingin enaknya saja. Mendapatkan jatah menteri tapi kemudian tidak bersama-sama dengan kita," ujar Dadang.
Meski mengajak semua partai pendukung Jokowi untuk ikut mendukung Ahok-Djarot, Dadang membantah bahwa ada campur tangan Jokowi dalam Pilkada DKI.
"Tidak ada. Pak Jokowi tidak pernah melakukan intervensi apapun. Kalau Pak Jokowi mau intervensi ya sudah Ahok tidak bakal jadi tersangka. Saya kira tidak ada satu indikasi pun Pak Jokowi ikut campur dalam Pilkada dan sebagainya," jelas Dadang.
Dipertegas apakah dengan tidak mendukung Ahok, sebuah partai pendukung pemerintah akan terancam posisi menterinya, Dadang mengaku tidak ada.
"Ini (posisi menteri) bukan di bargain tapi ini adalah menunjukkan kekompakan. Ini kan namanya partai pendukung pemerintah dengan perintahnya bukan berasal dari Pak Jokowi karena Pak Jokowi juga diusung oleh partai. Tapi kekompakan partai-partai yang ada ini sebuah sikap bersama seruan bukan dari presiden. Wajar PDIP sebagai partai paling besar kursinya mengimbau yang lain. Ini menunjukkan kekompakan," demikian Dadang.
[wah]
