Pemerintah dan seluruh institusi negara lainnya, kekuatan-kekuatan politik, dan seluruh komponen bangsa berkewajiban untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia.
Karena itu, tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Negara juga tidak boleh memberi ruang bagi kekuatan asing maupun domestik yang menguasai kekayaan dan perikehidupan nasional. Negara juga harus berdaulat secara hukum, agar tidak seorang pun di Republik ini berbuat sekehendaknya tanpa supremasi hukum yang benar dan adil.
Hal itu ditegaskan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam pidato pembukaan Tanwir Muhammadiyah dengan tema "Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan†di Islamic Centre Ambon, Jumat (24/2).
Tanwir ini dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi. Juga hadir sejumlah pejabat dan tokoh nasional lainnya.
Haedar juga mengingatkan jangan biarkan di negeri ini ada tangan-tangan perkasa mendikte, menyandera, dan menguasai Indonesia yang menyebabkan hilangnya kedaulatan bangsa dan negara.
"Karenanya, kami percaya dan memberi apresiasi tinggi atas kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawacita poin satu yang bertekad menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim," jelas Haedar, seperti dikutip dari
Muhammadiyah.or.id.Muhammadiyah sungguh menyambut baik dan mendukung political-will Presiden Joko Widodo dengan menetapkan kebijakan New Economic Policy untuk tegaknya Ekonomi Berkeadilan Sosial. Kebijakan strategis tersebut jika diwujudkan secara nyata akan menjadi paradigma dan terobosan baru di era pemerintahan saat ini, yang tentu akan dikenang rakyat sebagai kado istimewa Indonesia.
"Kita percaya pemerintah dapat menjalankan kebijakan-kebijakan prokedaulatan dan prokeadilan-sosial secara konsisten. Banyak komponen bangsa akan mendukung. Muhammadiyah dengan etos ‘sedikit bicara banyak bekerja’ akan menjadi mitra terdepan yang akan berkiprah secara proaktif. Kami menunggu kebijakan-kebijakan imperatif pemerintah yang benar-benar prorakyat, prokedaulatan, dan prokeadilan sosial sebagaimana cita-cita luhu kemerdekaan," jelasnya lagi.
Haedar berharap para peserta Tanwir dan seluruh anggota Muhammadiyah di seluruh persada Tanah Air dapat mencontoh perjuangan Djuanda dan para tokoh bangsa lainnya yang dengan jiwa Muhammadiyah berkemajuan mau berkhidmat sepenuh hati untuk kejayaan Indonesia.
[zul]
