. Seluruh elemen bangsa harus bersatu menggalang persatuan nasional untuk bersama-sama melawan Freeport. Seruan ini merupakan respon atas sikap Freeport yang mbalelo tehadap Pemerintah Indonesia.
Selain karena sudah diatur, Freeport harus dilawan sebab perusahaan asal Amerika tersebut merupakan bagian dari konspirasi global yang telah merampok sumber daya alam Indonesia.
Demikian disampaikan Ketua Pemuda Demokrat Indonesia, King Vidor, dalam keterangan persnya, Jumat (24/2).
Di samping itu, kata King, Freeport secara terang-terangan berperan dalam mencerabut jati diri bangsa Indonesia dengan aktif mendorong amandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002.
"Mereka tidak hanya merampok sumber daya alam kita, Freeport ada di balik konspirasi terwujudnya amandemen UUD 1945. Akibatnya, bangsa kita kehilangan jati dirinya sekarang. Karena tidak punya jati diri, bangsa kita akhirnya memposisikan diri sebagai hamba sahaya," ujar King.
Menurutnya, melalui momentum ini, saatnya bangsa Indonesia menunjukan kepada dunia, bahwa bangsa ini memiliki harga diri dan tidak bisa diinjak-injak begitu saja meskipun oleh kekuatan global sekalipun.
"Ini momentum, perlawanan ini adalah antithesis dari globalisasi dimana aturan negara sudah tidak lagi ada artinya. Kita tunjukan kalau aturan negara ada dan harus ditaati," seru King.
Dan sebagai sebuah bangsa yang pernah besar dan berjaya, menguasai samudera dan menahan invasi Mongol, bangsa ini harus menunjukan bahwa tidak ada sedikitpun rasa takut tumbuh dalam sanubari rakyat.
"Jangan takut, tunjukan bangsa ini bangsa besar. Tunjukan bahwa kita adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat, yang marah jika harga dirinya diinjak-injak," kecam King.
Pemuda Demokrat, sebagai organisasi berhaluan marhaeniesme yang setia terhadap NKRI, Pancasila dan UUD 1945 menurut King, menyatakan melawan dan siap atas segala konskwensi logis yang harus dihadapi atas perlawanan terhadap Freeport.
"Kami siap melawan sejadi-jadinya dan siap menerima konskwensi paling buruk dari perlawanan terhadap Freeport sebagai bagian dari konspirasi global," pungkasnya.
Sebelumnya, PT. Freeport Indonesia enggan berpindah ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kontrak Karya (KK). Bahkan, Freeport mengancam Pemerintahan Indonesia untuk melakukan gugatan ke Arbitrase Intenasional.
[rus]
