Berita

Foto/Net

Politik

Zulkifli Dukung Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

KAMIS, 23 FEBRUARI 2017 | 10:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima kunjungan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ri Jimly Asshiddiqie dan rombongan, di ruang kerjanya, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

Pada kesempatan itu, Jimly menyampaikan kepada ketua MPR bahwa masa tugasnya akan segera selesai pada Juni nanti. Menurutnya, selama lima tahuh masa tugasnya, DKPP telah mencapai prestasi yang menggembirakan. Salah satunya adalah keberhasilan menciptakan peradilan etik dalam bentuk Mahkamah Etika.

Prestasi ini dianggap sangat baik, karena sebelumnya persoalan etik hanya dibahas secara internal dalam sebuah lembaga etik saja. Sehingga gaungnya kurang dirasakan masyarakat.


Selain itu, Jimly mengajak ketua MPR untuk melaksanakan sosialisasi terhadap Ketetapan MPR Nomor 6/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Sosialisasi terhadap ketetapan ini kata Jimly sangat penting, mengingat makin banyak pejabat negara yang kurang memperhatikan persoalan etika dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kalau ini terus berlanjut, akan menimbulkan preseden buruk dimasa depan.

Nantinya, kata Jimly, sosialisasi Ketetapan MPR 6/2001 itu akan dilakukan dalam bentuk konferensi nasional etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Rencananya, acara tersebut akan diselenggarakan pada akhir April. Tujuannya adalah, agar etika kehidupan berbangsa dan bernegara bisa lebih dipahami dan dimengerti masyarakat.

Menyambut ajakan tamunya, Ketua MPR Zulkifli Hasan langsung menanggapi secara positif. Zulkifli setuju persoalan etika harus terus dikedepankan dan disosialisasikan.

Ia bahkan mengapresiasi keberhasilan DKPP dalam mengawal pelaksanaan pemilu. Ke depan, diharapkan persoalan etika bisa terus dikembangkan dan menjadi pegangan bersama.

"Saya setuju kita menyelenggarakan konferensi nasional. Apalagi saat ini kita merasakan kebutuhan akan etika semakin menndesak," tukas Zulkifli menambahkan. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya