Aksi Long March Buruh Pelindo Bukti Jokowi Gagal Wujudkan Nawacita!

RMOL. Ketua Umum Dewan Pemimpin Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan meminta kepada Presiden RI Joko Widodo agar mewujudkan Nawacita yang dijanjikannya pada saat menjadi calon Presiden pada 2014 lalu.
 
Ratusan buruh PT Pelindo I yang melakukan aksi long march sejak 20 Januari 2017 adalah salah satu bentuk protes terhadap Presiden Jokowi, dimana Sang Presiden tidak membuktikan janjinya agar berpihak kepada buruh di Indonesia.
 
Muchtar mengatakan, penindasan yang dialami ratusan buruh yang tergabung dalam Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejatera Indonesia (PK SBSI) Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I dari Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FIKEP SBSI) Medan, menjadi contoh kegagalan Nawacita yang dijanjikannya pada saat kampanye.
 

 
"Saya yang pertama menyatakan diri mendukung Jokowi pada saat dia mencalonkan diri menjadi presiden. Tapi apa yang diberikan kepada buruh? Tidak terlihat upaya mensejahterakan buruh,” kata Muchtar saat menyambut ratusan buruh di pelabuhan Merak, Banten, Rabu (22/2).
 
Kedatangan buruh PT Pelindo I yang melakukan aksi Long March dari Medan, Sumatera Utara, lanjut dia, membuktikan bahwa buruh masih ditindas sampai saat ini. Tidak ada perubahan yang terjadi sejak orde baru masih berkuasa hingga di masa kepemimpinan Jokowi.
 
Rencananya, ratusan buruh tersebut akan tiba di Istana Negara pada 27 Februari 2017. Muchtar Pakpahan berharap agar pemerintah RI mau duduk bersama dengan para buruh untuk menyelesaikan persoalan ratusan buruh PT Pelindo I yang datang dari Medan.
 
"Semoga Presiden Jokowi bersama menteri-menterinya, mau menemui para buruh dan menyelesaikan masalah teman-teman yang datang dari Medan,” ucapnya.
 
Sebelumnya, kementerian tenaga kerja dan transmigrasi sudah mengundang perwakilan dari DPP SBSI pada 14 Februari lalu untuk membicarakan permasalahan tersebut. Namun,  diungkapkan Muchtar, sangat disayangkan tidak ada itikad baik dari pemerintah menyelesaikannya, dan juga pertemuan itu tidak menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan.
 
Padahal, Muchtar mengatakan, sebelumnya ia sudah meminta agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak PT Pelindo I agar turut diundang dalam pertemuan tersebut. Namun hal tersebut tidak dihiraukan sehingga tidak ada solusi yang diberikan.
 
"Pada tanggal 14 Februari 2017 minggu lalu, kami diundang oleh Kementerian untuk bertemu. Tapi pihak Menteri BUMN dan PT Pelindo I tidak dihadirkan dalam pertemuan itu. Sehingga tidak ada solusi dalam pertemuan itu,” ucapnya.
 
Setelah pertemuan tersebut, lanjut Muchtar, Kementerian Ketenagakerjaan berjanji akan melakukan pertemuan kembali dengan SBSI dan akan mengundang Menteri BUMN dan PT Pelindo I. “Namun, sampai saat ini belum juga dilakukan pertemuan tersebut,” ujarnya. [sam]