. Sikap pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia harus dikritisi dan tidak boleh ditelan mentah-mentah.
Pemerintah memutuskan mengubah status perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
"Soal Freeport jangan terburu untuk bersikap, belum tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Apakah niatnya seperti Soekarno (Presiden pertama RI) seperti dulu atau lebih dari Soekarno atau jauh lebih buruk," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Andi Arief, Rabu (22/2).
Jelas Andi, nasionalisme itu sejak dilahirkan dan berkembang sering menyulut namun membingungkan, karena esensinya bisa diplesetkan.
"Kita tunggu saja apa yang sejati dari masalah Freeport ini, sekedar meningatkan ada inkonsistensi dalam kasus 'papa minta saham' yang harus jadi catatan bagaimana kita bersikap soal Freeport ini. Jangan sampai pergantian makelar dibungkus nasionalisme," ungkapnya.
Menurutnya, dalam kasus 'papa minta saham' terkait Freeport, masih banyak yang menjadi misteri.
"Tanya pada Pak Jokowi (Presiden) apa arti marah besarnya pada Setya Novanto (Ketua DPR) saat kasus 'papa minta saham'. Tanya pula kenapa marahnya menjadi kasih sayang pada orang yang sama beberapa bulan kemudian. Teringat lagu sandiwara cinta," tukas Andi.
[rus]
