Aksi 411 dan 212 merupakan imbas dari praktik penegakan hukum yang dipertontonkan di Indonesia. Seperti, penanganan hukum terhadap Basuki Tjahja Purnama dengan sejumlah ulama.
Begitu kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsy sebagaimana diberitakan RMOLJakarta, Rabu (22/2).
"Aksi-aksi yang selama ini terjadi sebenarnya bentuk kegalauan masyarakat terhadap persoalan keadilan di Indonesia. Berawal dari kasus penistaan Ahok yang seolah sulit sekali berjalan. Berbeda dengan kasus yang dialami oleh Permadi, Arswendo, Lia Eden ataupun berbagai kasus penistaan lainnya," ujarnya.
Dijabarkan anggota Komisi III DPR ini bahwa kasus Ahok terbilang unik. Ini lantaran proses hukum kasus Ahokbaru berjalan setelah ratusan ribu umat melakukan Aksi 411 dan dilanjutkan dengan Aksi 212.
Kasus semakin unik saat Ahok sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Alih-alih ditahan layaknya mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan Gubernur Banten Ratu Atut yang langsung ditahan, Ahok bahkan tidak dinonaktifkan dari jabatan sebagai gubernur.
"Hal ini tentunya menambah kuat persepsi publik adanya perlakukan istimewa yang diberikan," sambungnya.
Sementara dalam penanganan kasus hukum terhadap ulama seperti Rizieq Shihab, di mana tesisnya soal Pancasila, dipersoalkan begitu cepat. Padahal, menurutnya, banyak buku-buku yang berbau komunisme justru tidak ditindak.
Begitu juga dengan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia, Bachtiar Nasir. Menurutnya, kasus yang dialamatkan ke dia yakni dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari dana Aksi 212, juga kental dengan keanehan.
"Ini juga hal yang aneh, publik pun akhirnya membandingkan dengan aliran dana ke Teman Ahok yang kerap disebut di publik hingga Rp 30 miliar, kenapa tidak mendapatkan perlakukan serupa," kata dia.
Dengan perlakuan hukum seperti itu, Aboebakar menilai wajar kalau ada persepsi penegakan hukum terhadap Ahok sangat susah. Sementara terhadap ulama-ulama, tampaknya sangat mudah.
Padahal, kata dia, negara Indonesia adalah negara hukum, yang juga harus mengedepankan keadilan seperti yang tercantum dalam Pancasila yang merupakan dasar negara.
"Harus kita antisipasi hal ini, jangan sampai akhirnya masyarakat menyimpulkan, hukum tumpul ke Ahok dan tajam ke ulama. Kalau sampai ada kesimpulan seperti itu di hati masyarakat, bisa bahaya sekali," katanya.
[ian]
