Berita

Natalius Pigai/net

Politik

Natalius Pigai: Gubernur Papua Tidak Pandai Menjaga Perasaan Rakyat

SELASA, 21 FEBRUARI 2017 | 19:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tokoh nasional asal Papua, Natalius Pigai, mengkritik pernyataan dan sikap keras yang sering ditunjukkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam menyikapi polemik antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah pusat.

Natalius yang kini masih menjabat salah satu pimpinan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku tidak mengenal baik sosok Lukas Enembe. Karena itu, selama ini ia jarang mengkritik atau memberi masukan kepada Lukas tentang kebijakan memajukan Papua. Namun, kini Natalius menilai Lukas kerap bersikap tidak proporsional, terutama dalam isu menyangkut Freeport.

"Baru kali ini saya dengan lancang mau kritik, bahwa Pak Gubernur tidak pandai menjaga perasaan rakyat, perasaan karyawan, juga perasaan sebagian besar dari kaum terdidik dan aktivis kemanusiaan, termasuk perasaan perusahaan," katanya, dalam pesan elektronik yang diterima redaksi.


Sebagai putra daerah Papua, Natalius sendiri mengaku sebelumnya enggan membicarakan isu Freeport. Ia beralasan untuk menjaga perasaan keluarga dan kerabatnya di kampung halaman.

"Tidaklah elok untuk bicara saat ini," ungkap Natalius.

Natalius mengaku mengetahui persoalan Freeport dan rencana divestasi yang diajukan pemerintah berdasarkan penjelasan Luhut Binsar Panjaitan (kini menjabat Menko bidang Maritim) pada Oktober 2014 silam.

"Saya sangat tahu segalanya, telah dijelaskan secara gamblang. Gubernur mungkin tahu atau tidak saya tidak paham," jelas Natalius.

Dia pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada Gubernur Lukas, terutama soal nasib rakyat Papua setelah Freeport berhasil "dikuasai" Jakarta.

"Apakah setelah Freeport dikuasai Jakarta semua masalah selesai? Apakah tidak akan ada lagi pelanggaran HAM di wilayah Freeport, apakah Jakarta akan mempekerjakan putra-putri Papua? Apakah Freeport bekerja profesional termasuk tidak mendanai operasi militer atau hal yang berkenaan dengan penetrasi kapital, penetrasi sipil dan didukung oleh hegemoni militer?" tulisnya.  

Dalam pandangannya pribadi, tarik ulur antara pihak Freeport McMoran dan pemerintah pusat di Jakarta belakangan ini hanya permainan sekelompok kecil "elite Jakarta" yang memiliki kekuasaan dan uang.

"Jadi kalau (Lukas) tidak tahu masalah sebaiknya jangan asal ngomong, karena Anda tuan rumah atau seorang gubernur di mana Freeport ada di honai yang Anda pimpin," tegasnya.

Natalius mengatakan, adalah lain hal jika Gubernur Lukas Enembe bekerja untuk kepentingan segelintir elite di Jakarta yang ingin menguasai Freeport dan kekayaan alamnya. Dugaan dia, kemungkinan itu ada. Apalagi jika diwarnai janji memberi dukungan partai tertentu, selain Demokrat, agar Lukas bisa maju kembali sebagai Calon Gubernur Papua di Pilkada 2018.

"Kalau itu sikap Anda, kami hormati, silakan. Kita akan siap lawan," tegas Natalius. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya